Pemko Palangka Raya Awasi Penyaluran Beras SPHP Untuk Cegah Penimbunan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) aman dari praktik penimbunan dengan memperketat jalur distribusi.

Selain disalurkan melalui kegiatan pangan murah, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palangka Raya.

Lalu, Pasar Penyeimbang oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya yang rutin digelar setiap Sabtu.

Baca juga: Sedikit Lagi, PLN Berhasil Operasikan 2 Sirkit Transmisi di Kalteng dan Kalbar Jelang HUT ke-80 RI

Baca juga: Drainase Tersumbat Jadi Penyebab Banjir, Wabup Kotim Irawati Turun Pimpin Gotong Royong

Baca juga: Profil Marselino Ferdinan Pemain Oxford United, Kans CLBK Dengan Persebaya dan Bajul Ijo

Maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) Polresta Palangka Raya, beras SPHP kini juga tersedia di 34 gerai resmi yang terdaftar dalam aplikasi Bulog.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan setiap gerai telah melalui proses verifikasi sebelum diizinkan menyalurkan beras SPHP ke masyarakat.

“Sekarang ini sudah ada 34 gerai aktif di Kota Palangka Raya, jumlahnya bisa terus bertambah sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Zaini usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, pengawasan distribusi dilakukan secara ketat agar beras subsidi dari pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Pemko juga rutin melakukan pemantauan kualitas beras SPHP.

Meski uji laboratorium menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan beras yang beredar layak konsumsi.

“Jika Pemko atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berencana menggelar pasar murah maupun pasar tani, maka akan langsung berkoordinasi dengan Bulog. Bulog siap mendukung sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” jelas Zaini.

Dengan langkah pengawasan dan kerja sama lintas instansi tersebut, Pemko optimis ketersediaan beras SPHP tetap aman.

Sekaligus menutup celah terjadinya permainan harga maupun penimbunan, khususnya hal-hal yang berpotensi terjadinya tindak pidana pada oknum yang berbuat curang.

(Tribunkalteng.com)