Sebab, masyarakat Papua sudah memiliki wawasan dan edukasi yang luas tentang politik.

Sehingga, ini akan jadi modal dasar yang dapat dimanfaatkan agar semua pelaksanaan PSU berjalan kondusif.

Di sisi lain, untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik, Ribka juga mengimbau kepada Pemprov Papua untuk merangkul semua pihak terutama tokoh-tokoh Adat. 

"Jadi, untuk masalah keamanan bukan hanya terletak pada Polda atau apa namanya Pangdam, tapi kita gerakan juga para tokoh adat, kemudian tokoh gereja dan seterusnya sehingga potensi dari konflik ini diminimalisir," ujarnya. 

Selanjutnya, Ribka juga menyampaikan, arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tentang penggunaan dana PSU.

Ribka menjelaskan, semua pembiayaan PSU harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

Sebab Presiden, lanjut Ribka telah menginstruksikan agar dana lebih harus dikhususkan untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Hal ini juga sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. 

"Betul-betul Pak Presiden mengharapkan ada dana-dana yang dikhususkan untuk program-program yang lebih penting dalam hal ini di bidang pendidikan dan kesehatan," pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah menetapkan jadwal kampanye untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024.

Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak mengatakan jadwal kampanye dimulai pada 26 hingga 2 Agustus 2025.

"Kami tetapkan jadwal kampanye ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16, yang mencakup beberapa tahapan penting," ujar Diana.

Ketua KPU Papua yang baru ini mengungkapkan bahwa kampanye kali ini diawali dengan pengenalan visi dan program oleh pasangan calon kepada masyarakat di seluruh Papua.

"Saat ini, kampanye dimulai dengan pengenalan program visi oleh pasangan calon kepada masyarakat Papua," tambahnya. 

(tribunkalteng.com/tribunpapua)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul PSU Pilkada Papua Digelar 6 Agustus, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk Beri Atensi Khusus