TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Di tengah makin langkanya minyak tanah di pasaran, enam kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih belum tersentuh program konversi energi dari minyak tanah ke elpiji (LPG) bersubsidi. 

Keenam wilayah tersebut adalah Kecamatan Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Antang Kalang. Pemerintah Kabupaten Kotim tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. 

Menurut, Asisten II Setda Kotim Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rody Kamislam, pengajuan percepatan program konversi LPG telah disampaikan ke pemerintah pusat agar masyarakat di wilayah terpencil juga dapat menikmati energi bersih dan efisien.

“Permohonan sudah kami sampaikan, tinggal menunggu tindak lanjut dari pusat. Proses konversi ini melalui tahapan di Ditjen Migas dan eksekusinya berada di bawah tanggung jawab Pertamina,” katanya, Jumat (1/8/2025).

Rody menuturkan, pemkab berharap pelaksanaan program konversi LPG bersubsidi ini bisa dimulai pada awal 2026, dengan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Namun jika dana dari pusat tidak tersedia, Pemkab siap mengupayakan langkah alternatif.

“Kalau tidak bisa didanai dari APBN, kita akan upayakan konversi mandiri. Artinya, distribusi elpiji tetap dilaksanakan, tapi pengadaannya dilakukan tanpa campur tangan pusat, karena sebagian besar rumah tangga sebenarnya sudah memiliki tabung LPG 3 kilogram,” jelasnya.

Saat ini, masyarakat di enam kecamatan tersebut diketahui mulai beralih ke penggunaan elpiji secara swadaya karena kesulitan mendapatkan minyak tanah. 

Namun keterbatasan distribusi resmi menyebabkan pasokan elpiji di wilayah tersebut belum optimal.

“Fokus kami adalah memastikan distribusi elpiji berjalan dengan baik dan pangkalan resmi menyesuaikan. Itu penting agar masyarakat tidak kesulitan lagi mendapatkan energi bersih yang seharusnya sudah menjadi hak mereka,” ujar Rody.

Pemkab juga menekankan, pentingnya kehadiran pangkalan resmi di tiap kecamatan agar penyaluran elpiji bersubsidi bisa tepat sasaran dan harganya tetap terjangkau. 

Tanpa kehadiran distribusi resmi, masyarakat terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Konversi ke LPG ini dinilai sangat penting untuk mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan sesuai dengan kebijakan energi nasional.

“Program ini bukan hanya menyangkut ketersediaan energi, tapi juga tentang keadilan energi bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pelosok,” pungkas Rody.