Dorong Optimalkan PAD, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Soroti Banyak Kendaraan Plat Non KH Beroperasi

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalteng mendukung Inspeksi mendadak (sidak) oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, ke kantor Samsat di Kota Palangka Raya, pada Selasa (10/6/2025) lalu.

Dalam sidak itu Agustiar menyoroti, masih banyaknya kendaraan pribadi berplat luar daerah atau Plat Non KH, beroperasi di Kalteng namun belum tercatat dalam sistem administrasi provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan pihaknya sangat mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kendaraan mereka dengan plat KH.

“Kita sangat mendorong kesadaran masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan pribadi yang masih menggunakan plat luar daerah. Setidaknya ada itikad untuk memindahkan data kendaraannya ke Kalteng,” ujarnya.

Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) akan sangat berpengaruh pada kekuatan fiskal daerah.

“Kalau penerimaan dari PKB dan BBNKB meningkat, itu akan berdampak positif pada PAD kita. Namun lebih penting lagi, pendapatan itu nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” lanjutnya.

Nafsiah juga menegaskan, bahwa peningkatan PAD tidak sekadar berorientasi pada angka, tetapi harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pendapatan daerah yang dikelola dengan baik akan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

“Tiga poin pentingnya adalah peningkatan kesejahteraan, penurunan pengangguran, dan menekan angka kemiskinan. Itu yang harus jadi tujuan utama,” tegasnya.

DPRD Kalteng saat ini, juga tengah menunggu pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru, akan menjadi dasar untuk menata kembali arah kebijakan fiskal dan pembangunan jangka menengah ke depan.

“Nanti kita lihat juga bagaimana isi RPJMD-nya. Tapi intinya, jika langkah-langkah yang diambil pemerintah ini bermuara pada peningkatan PAD dan manfaat langsung bagi masyarakat, tentu kita sangat mendukung,” tutup Nafsiah.