Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung Buka-bukaan soal Program Kartu Huma Betang, Ini Katanya

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) sedang mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang.

Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah telah meminta BPKP Perwakilan Kalteng untuk turut mengawal program tersebut.

Baca juga: Profil Agustiar Sabran, Gubernur Kalteng dengan Mengusung Filosofi Huma Betang

Itu terutama dari sisi penguatan sistem dan perangkat pendukung.

“Tadi kami minta dengan pihak BPKP untuk bisa mengawal itu. Tools-nya, perangkatnya itu. Kemudian, SOP nya bagaimana, yang dimulai dari data,” jelasnya dalam wawancara, Kamis (24/4/2025).

Lebih lanjut, Leonard menjelaskan, dalam program ini, basis data yang digunakan telah beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

Data tersebut akan menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Ia menambahkan, Kartu Huma Betang juga akan dikolaborasi berbagai program.

Seperti, beasiswa dan dukungan sosial terhadap pekerja berpenghasilan rendah, seperti tenaga kontrak yang masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

“Karena DTKS sudah tidak lagi, jadi yang dipakai DTSN, dan juga akan dikolaborasikan dengan program-program seperti beasiswa," katanya.

"Kemudian, data pegawai-pegawai yang masih rendah, seperti tekon dan sebagainya, ini kan penghasilannya masih di bawah UMR, tentu akan menjadi perhatian,” ucapnya.

Saat ini, program tersebut tengah berada dalam tahap inventarisasi dan validasi data, guna memastikan akurasi dan keterpaduan berbagai sistem dan intervensi sosial yang akan dikembangkan.

“Nanti goals-nya ada di 2026, kita ingin data yang valid, program yang sinergis, dan implementasi yang menyasar tepat sasaran,” pungkasnya.

Dengan kehadiran Kartu Huma Betang, Pemprov Kalteng berharap dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah.