Gagasan Sekolah Rakyat di Kalteng oleh Pemerintah Harus Didukung Semua Pihak

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Program Sekolah Rakyat, digagas oleh Presiden Prabowo Subianto belakangan ini menjadi sorotan publik. 

Beberapa pihak melihatnya sebagai langkah inovatif dalam menangani permasalahan kemiskinan yang masih menjadi isu utama di Indonesia.

Dengan memberikan akses pendidikan kepada mereka yang kurang mampu, program ini diharapkan dapat membuka peluang bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan kualitas hidup.

Meski mendapat dukungan, muncul pertanyaan yang tak kalah penting, yaitu apakah sekolah rakyat ini bisa menjadi solusi yang berkelanjutan, atau hanya sekadar langkah sementara untuk mengatasi kemiskinan tanpa menyentuh akar permasalahannya?

Penggiat Pendidikan Alternatif dan Pendiri Sekolah Rakyat Merdeka Kalimantan Selatan Tengah (Kalselteng), Wira Surya Wibawa memberikan pandangannya terkait Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah.

Ia menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah berani untuk menjangkau masyarakat terpinggirkan.

Dia juga menyebutnya, sebagai potensi revolusi pendidikan Indonesia selaras dengan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai pembebasan.

Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan kerakyatan, partisipatif, dan humanis dalam implementasinya agar program ini benar-benar milik masyarakat, bukan sekadar proyek pemerintah.
 
"Saat ini ralita pendidikan anak-anak miskin dan terpencil yang masih memprihatinkan.  Mereka terhambat bukan hanya oleh ekonomi, tetapi juga oleh struktur sosial, akses geografis, dan budaya memandang pendidikan sebagai sesuatu yang jauh dari realitas hidup mereka," katanya, Kamis (17/4/2025). 

Selain itu, ia juga melihat Program Sekolah Rakyat berpotensi menjawab kebutuhan dasar bagi siswa  kurang mampu. 

Diantaranya yaitu, akses gratis dan berasrama, namun perlu juga menanamkan kesadaran sosial, penguatan karakter, dan pembentukan identitas diri untuk menjadi solusi sejati. 
 
Tantangan dalam mendampingi anak-anak di komunitas marginal, menurut Wira, meliputi keterbatasan akses dan infrastruktur.

Serta, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, trauma sosial dan budaya, serta kurangnya pendamping yang memahami budaya lokal.

Tegasnya, pentingnya peran pendamping sebagai role model dan fasilitator dapat memulihkan kepercayaan diri anak-anak marginal.

"Harapan masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat sangat besar, namun perlu diingat pentingnya keseriusan dalam pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan untuk menghindari kekecewaan jika program ini gagal," bebernya.
 
Wira menekankan, pentingnya kolaborasi pemerintah dengan komunitas lokal, pegiat pendidikan alternatif, lembaga agama dan adat, dengan prinsip kesetaraan dan pemerintah sebagai fasilitator, bukan pengatur tunggal.

Ia juga mengungkapkan, kekhawatiran soal keberlanjutan program ini, terutama terkait perubahan kebijakan saat pergantian rezim, ketergantungan pada APBN, dan lemahnya monitoring dan evaluasi.

"Tapi, keberhasilan program ini, bergantung pada landasan hukum yang kuat dan komitmen lintas partai," bebernya. 
 
Untuk keberhasilan Program Sekolah Rakyat, Wira merekomendasikan redefinisi filosofi pendidikan dengan menghapus praktik komersialisasi.

Lalu, membangun model sekolah yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, serta melakukan kaderisasi guru berbasis panggilan jiwa dan melibatkan alumni komunitas marginal.

Ia juga menyarankan transparansi pendanaan, prioritas pada akses dan kualitas pendidikan, pembangunan fasilitas produktif di sekolah, dan keterlibatan BUMN dan sektor swasta melalui CSR yang berdampak nyata.
 
Wira berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi gerakan pembebasan, simbol kembalinya roh pendidikan Indonesia yang memerdekakan.

Ia menekankan, bahwa pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai ujian, tetapi tentang membangun manusia seutuhnya yang berpikir, berdaya, dan bermartabat.

"Keberhasilannya bergantung pada perubahan cara pandang dan komitmen nyata dari semua pihak yang terlibat," pungkasnya.