Serapan APBD Kalteng 2025 Baru 13,77 Persen, Gubernur Agustiar Tegaskan akan Jadi Fokus

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026, di Aula Jayang Tingang, Kota Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran.

Hadir langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk.

Gubernur Kalteng dalam kesempatan itu menegaskan, pentingnya sinergi seluruh pihak.

Baca juga: Wamendagri Soroti Realisasi APBD Kalteng 2025 Terendah 4 Nasional, Ribka: yang Disorot Gubernurnya

Hal itu dalam mendorong percepatan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

"RKPD ini harus menjadi panduan bersama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, efisien, dan menyentuh kebutuhan masyarakat," ujar Agustiar Sabran.

Ia juga mengungkapkan, hingga 8 April 2025, realisasi belanja daerah telah mencapai Rp 1,3 triliun atau 13,77 persen dari pagu belanja Tahun 2025 sebesar Rp 9,8 triliun.

Oleh karena itu, percepatan penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus utama.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk, yang hadir menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri.

Ia mengungkapkan, Musrenbang RKPD 2026 harus menjadi titik awal penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadikan Musrenbang RKPD tahun ini sebagai momen strategis untuk memastikan arah kebijakan dan program daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Ribka.

Ia menekankan, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan.

Ini menjadi forum penting untuk menyinergikan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Musrenbang ini juga menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya:

1. Penguatan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

2. Pengembangan sentra produksi pangan dan hilirisasi industri.

3. Optimalisasi potensi daerah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

4. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi dan pendidikan terintegrasi.

5. Penguatan konektivitas dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan wilayah.