Cetak Sawah dan Swasembada Jagung di Kalteng Berpotensi Mengulang Kegagalan Lama

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah kembali memilih Kalimantan Tengah untuk lokasi program ketahanan pangan yakni cetak sawah dan swasembada jagung. Program serupa juga pernah dilakukan namun berujung kegagalan. 

Dirjen Prasarana dan Sarana, Andi Nur Alamsyah mengatakan, pemerintah akan membuka lahan seluas 100 ribu hektare untuk program cetak sawah di Kalteng hingga pertengahan tahun 2025. 

"Mudahan-mudahan 100 ribu hektare ini bisa kita buka sampai pertengahan tahun nanti," ujar Andi saat menyampaikan paparannya dalam rapat koordinasi Program cetak sawah dan swasembada jagung 2025 Provinsi Kalteng di Aula Jaya Tingang Lantai II, Selasa (7/1/2025). 

Dalam paparannya, Andi juga menyebutkan, pemerintah menargetkan produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK-KA14 persen) tahun 2025 sebanyak 20,68 ton. Angka tersebut cukup untuk mencapai swasembada jagung. 

Untuk mencapai target tersebut pemerintah menggunakan lahan reguler atau eksisting seluas 2,89 juta hektare dengan target produksi 16,68 juta ton JPK-KA 14 persen. 

Lalu, untuk tambahan luas tanam non eksisting seluas 1 juta hektare dengan target produksi 4 juta ton JPK-KA 14 persen. 

Di Kalteng, pemerintah berencana menggunakan lahan perkebunan dan lahan kering lainnya seluas 207.655 hektare. 

Program ketahanan pangan dengan membuka lahan secara massif sebenarnya sudah dilakukan pada pemerintahan Joko Widodo yang diberi nama food estate. 

Jauh sebelumnya, program serupa juga pernah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto. Namun, semua program tersebut gagal. 

Direktur Save Our Borneo (SOB), Habibi mengatakan, jika pendekatan proyek ketahanan pangan sebelumnya kembali diterapkan pada cetak sewah dan swasembada jagung ini, maka program tersebut berpotensi gagal, sama seperti proyek ketahanan pangan sebelumnya. 

Habibi menganggap bahwa proyek-proyek pangan sebelumnya gagal karena, banyak masyarakat yang tidak merasakan hasil dari proyek-proyek tersebut. 

"Terutama dalam hal memproduksi komuditas pangan itu, selain itu hampir semua target pemerintah tidak tercapai," kata Habibi, Kamis (9/1/2025). 

Menurut Habibi, banyak persoalan dalam proyek ketahanan pangan skala luas yang selama ini dicanangkan pemerintah, seperti partisipasi masyarakat yang minim, kecocokan lahan, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Mestinya lanjut Habibi, proyek-proyek sebelumnya dievaluasi. Menurutnya, pendekatan ketahanan pangan akan lebih bagus jika tidak menggunakan lahan sehamparan sekaligus. 

Selain itu, masyarakat yang telah bertahun-tahun bertani jangan hanya dijadikan sebaga objek dalam kebijakan ketahanan pangan, akan tetapi sebagai subjek dalam menentukan kebijakan dan bukan sekedar menjalankan program dari pemerintah.