Komisioner KPU Palangkaraya Sebut Dampak Politik Uang Merusak Kualitas Demokrasi

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Fenomena politik uang di Kota Palangka Raya, seperti yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, menjadi salah satu isu yang mengancam kualitas demokrasi. 

Politik uang merupakan praktik yang merusak esensi pemilih kepala daerah (Pilkada), di mana seharusnya suara rakyat menjadi refleksi dari kehendak murni, bukan karena iming-iming materi. 

Namun, dalam kenyataan di lapangan, sebagian masyarakat masih menerima politik uang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya melalui Komisioner KPU Kota Palangka Raya, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Transmianto menanggapi mengenai dampak negatif politik uang. 

Transmianto menyebut money politic atau politik uang sangat berdampak terhadap kualitas demokrasi yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Palangka Raya. 

Hal tersebut Transmianto katakan, saat menjadi satu diantara tiga narasumber Dialog Politik yang kegiatan di inisasikan oleh Tribunkalteng.com dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-3 tahun. 

"Ya jelas berdampak (politik uang) seperti rasionalisasi yang tidak bisa diwujudkan, karena motivasi pemilih tidak lagi karena kecintaan kepada Kota Palangka Raya tetapi sesuatu yang pragmatis," katanya, Jumat (27/9/2024). 

Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan bersama-sama antar pemerintah ataupun stakeholder yang ada di Kota Palangka Raya. 

Termasuk juga tokoh masyakarat, tokoh agama, pemuda dan akademisi untuk mengingatkan masyarakat bahwa money politic itu musuh demokrasi. 

Transmianto menekankan, jika pemilih hanya memilih paslon kepala daerah hanya semata-mata karena uang maka keputusan tersebut tidak bisa dibenarkan oleh konstitusi ataupun agama. 

"Saya kira hal-hal yang tidak baik (politik uang) yang dilarang oleh negara dan agama akan tidak baik jika dipaksa melakukan," tutupnya.  (*)