Akademisi UPR dan LBH Soroti Draft RUU Penyiaran, Ancam Kebebesan Pers dan Produk Jurnalistik

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - DPR RI berencana merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Rencana tersebut menjadi sorotan dan mendapat penolakan dari berbagai pihak di pusat hingga di daerah.

Draft RUU Penyiaran dinilai melanggara konstitusi dan mengancam kebebasan pers di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah atau Kalteng.

Apalagi di Kalteng masih banyak konflik sosial yang berujung pada kriminalisasi masyarakat serta korporasi sektor perkebunan yang melakukan aktivitasnya di luar HGU. Untuk mengungkap ini perlu kegiatan investigasi jurnalistik.

Akademisi Hukum Universitas Palangkaraya, Hilyatul Asfia menyebut pers atau junalis memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi.

Asfia mengambil contoh pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat.

"Kita belajar dari kasus vina yang selama 8 tahun tidak ditemukannya salah satu tersangka pembunuhan. Namun Ketika berita itu viral, maka setiap aparat penegak hukum mengambil alih dan terlibat dalam upaya penangkapan tersangka yang masih buron dari kasus tersebut," ujar Asfia, Sabtu (25/5/2024).

Menurut Asfia, hal ini menunjukan bahwa media informasi saat ini mengambil peranan yang begitu penting dalam penyebarluasan informasi dan menegakkan hukum.

Asfia menjelaskan, merujuk Pasal 28 F atau UUD NRI 1945 dengan lugas menerangkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Amanat pasal tersebut tentu bertentangan dengan substansi RUU Penyiaran yakni mengatur pelarangan penyiaran konten berita salah satunya investigasi jurnalistik," sambungnya

Tak hanya itu, Asfia menerangkan, terdapat pula pasal lain yang dapat menjadi persoalan satu di antaranya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menyelesaikan sengketa pers, dapat menjadi tumpang tindih dengan dewan pers yang kini telah memiliki dan melaksanakan kewenangan tersebut.

"Dan adanya upaya yakni keharusan dari KPI untuk berkonsultasi kepada DPR," terangnya.

Ia berharap agar Draft RUU Penyiaran ini harus dibuka secara meluas, agar mendapatkan masukan, partisipasi dari banyak pihak termasuk teman-teman komunitas pers sendiri.

"Jangan sampai ada larangan karya jurnalistik karena berpotensi terhadap kebebasan pers," kata Asfia.

"Marwah media harus dijaga sebagai 'The fourth pillar of democrazy' bersanding dengan kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatifdalam rangka sebagai pengawas dan pelaksana demokrasi itu sendiri," sambungnya.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Palangkaraya, Sandi Jaya Prima Saragih juga menyoroti draft RUU Penyiaran yang tengah disusun oleh DPR RI.