Kunci Jawaban PPKn SMA/SMK Kelas XI Kurikulum Merdeka, Soal Uji Pemahaman Lengkap

TRIBUNKALTENG.COM - Inilah kunci jawaban PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) SMA/SMK kelas XI (11) Kurikulum Merdeka.

Kunci jawaban PPKn SMA/SMK kelas XI (11) Kurikulum Merdeka ini merujuk pada soal uji pemahaman di bagian 1 halaman 28 sampai 29.

Soal uji pemahaman Bagian 1 PPKn kelas XI SMA/SMK Kurikulum Merdeka terdiri dari 6 pertanyaan esai mengenai persamaan pemikiran para pendiri bangsa.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diminta untuk mengerjakan soal uji pemahaman halaman 28-29 ini secara mandiri.

Setelah mengerjakan soal, siswa dapat melihat kunci jawaban pertanyaan yang tertera di artikel ini.

Selain siswa, kunci jawaban ini dapat menjadi panduan orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Berikut soal dan kunci jawaban PPKn Kelas XI SMA/SMK Kurikulum Merdeka halaman 28-29:

10. Uji Pemahaman

a. Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?

b. Apakah yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?

c. Bagaimana kaitan antara agama dan negara dalam penentuan dasar negara Indonesia?

d. Bagaimana argumentasi para pendiri bangsa untuk menempatkan ajaran syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara?

e. Apa yang menjadi alasan kuat untuk tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia?

f. Pesan moral apa yang dapat kalian gali dari perdebatan panjang para pendiri bangsa, sampai akhirnya menuju pada satu kesepakatan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini?

Lihat Kunci Jawaban:

a. Persamaan dari pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia adalah tujuan rumusan dasar negara sebagai dasar hukum bagi sistem pemerintahan dan negara Indonesia.

b. Yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia yaitu cara  memaknai Pancasila.

Selain itu terdapat juga perbedaan rumusan kalimat, bentuk diksi, dan susunan butir dalam rumusan dasar negara dari masing-masing pendiri bangsa.

c. Agama dan negara dalam menentukan dasar negara Indonesia menghadirkan konsekuensi hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas nama konstitusi, negara mengurus urusan agama. 

Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keberagaman agama.

Hal tersebut kemudian diatur dalam dasar negara agar tercipta persatuan dan kesatuan.

d. Penempatan syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara tertuang pada sila pertama Piagam Jakarta.

Sila pertama tersebut bertuliskan: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Namun, hal tersebut lantas dirubah karena adanya desakan dari golongan Indonesia Timur bahwa negara Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama.

Moh. Hatta memberikan saran agar agama Islam tidak perlu masuk sebagai dasar negara secara formal tetapi tetap menjadi semangat dan dasar moral bagi bangsa Indonesia.

e. Alasan kuat tidak menjadikannya syariat Islam sebagai dasar negara karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama dan kepercayaan.

f. Pesan moral yang dapat digali adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan.

Hal tersebut penting karena dasar negara menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dan negara.

Dengan begitu, dasar negara bisa menampung segala perbedaan yang ada dalam diri bangsa Indonesia. (*)

(Tribunkalteng.com/Nor Aina)