Gerakan Almamater Kalteng Soroti Program Food Estate Kapuas dan Pulpis, Ini Tanggapan Ketua DPRD

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Gerakan almamater Kalteng menyoroti Program Food Estate yang dilaksanakan di Kapuas dan pulang pisau atau Pulpis, hal tersebut ditanggapi Ketua DPRD Kalteng Wiyatno.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng), Wiyatno memberikan komentar terkait program food estate atau lumbung pangan nasional yang ada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tersebut.

Ia mengatakan memang terdapat banyak hal yang berjalan dengan baik, namun ada pula hal yang tidak berjalan sesuai renana terkait pelaksanaan program food estate tersebut.

“Kapuas dan Pulang Pisau saat ini menjadi sentra produsen padi karena adanya food estate tersebut,” ungkap Wiyatno.

Baca juga: NEWS VIDEO, Program Food Estate Gunung Mas Tak Berjalan Baik, Kenapa Ditangani Kemenhan ?

Baca juga: Teras Narang Pertanyakan Food Estate Gunung Mas Ditangani Kemenhan, ke Mana Kayu Tebangannya?

Baca juga: Tinjau Food Estate di Kapuas Kalteng, Mentan SYL Tegaskan Tidak Ada Kata Menyerah

Ia pun memaparkan beberapa hal yang dianggap menjadi sisi positif dengan adanya food estate di kawasan tersebut.

“Adanya food estate, telah dibangun sekira jalan raya sepanjang 60 kilometer dengan lebar jalan 6 meter dilakukan pengaspalan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kalteng menambahkan sebanyak 8 jembatan penghubung antar daerah yang telah dibangun saat Kapuas dan Pulang Pisau menjadi program food estate.

“Hal tersebut merupakan dampak positif yang tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program lumbung pangan nasional,” ungkap Wiyatno.

Selain itu, tentu ada pula hal negatif yang terjadi saat adanya program food estate di wilayah Kapuas dan Pulang Pisau.

“Memang ada hal negatif yang muncul, namun hal tersebut mari kita koreksi bersama,” ujar Wiyatno.

Terkait permasalahan food estate tersebut tentunya juga masuk dalam tuntutan Gerakan Almamater Kalteng yang melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kalteng, pada Rabu (17/5/2023).

Yang mana tuntutan tersebut berbunyi, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang Proyek Food Estate yang berada di Kalimantan Tengah.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Gerakan Almamater Kalteng, David Benediktus usai bertemu dengan Ketua DPRD Kalteng.

“Terkait food estate, kami berharap proyek tersebut dapat dilakukan peninjauan ulang oleh pemerintah Kalteng,” ujarnya.

Bahkan, Gerakan Almamater Kalteng sempat melakukan pengkajian ulang terkait program food estate.

“Karena ada beberapa hal yang telah kita sempat kaji, ada yang tidak berjalan dengan baik terkait program food estate tersebut,” tutup David Benediktus. (*)