Satpol PP Nunukan Musnahkan 14.548 Produk Kedaluwarsa Beredar di Toko di 10 Kecamatan

TRIBUNKALTENG.COM, NUNUKAN – Sebanyak 14.548 barang kedaluwarsa jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Satpol PP Nunukan memusnahkan produk di halaman kantor setempat, Selasa (3/1/2023).

Dipimpin langsung Kasat Pol PP Kabupaten Nunukan, Abdul Kadir, sekaligus rangkaian perpisahan purna tugasnya.

Abdul Kadir mengatakan 14.548 barang kedaluwarsa yang ditarik Satpol PP Nunukan dari sejumlah toko yang berada di 10 kecamatan.

"Pemusnahan barang kedaluwarsa, dilakukan di setiap kecamatan masing-masing. Pemusnahan oleh unsur aparatur kecamatan dan disaksikan oleh perwakilan pemilik barang," kata Abdul Kadir, Selasa (3/1/2023).

Sementara untuk untuk Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan baru dilakukan pemusnahan pagi tadi.

Hal itu dilakukan bersama Bupati Nunukan Asmin Laura, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus, unsur Forkopimda dan instansi vertikal lainnya.

Menurutnya, masyarakat masih banyak yang kurang cermat saat membeli barang.

Baca juga: Kebakaran di Kaltara, Asap Tebal Keluar dari Ruko di Desa Malinau Hulu, Diduga Korsleting Listrik

Baca juga: BMKG Sebut Gempa Magnitudo 5.0 Terjadi di Timur Laut Tana Tidung Kaltara Jumat 16 Desember 2022

Bahkan ada yang mengetahui tanggal kedaluwarsa barang namun tetap saja membelinya.

Larangan menjual barang kedaluwarsa terdapat di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

"Apalagi orang NTT tidak ada istilah barang kedaluwarsa. Jangan coba-coba dibawa ke wilayah II atau III lagi. Kalau tidak saya tutup toko yang menjual barang itu," ucapnya.

Masyarakat Belum Paham

Selama 4 tahun menjabat sebagai Kasat Pol PP Nunukan, Kadir mengaku masih banyak masyarakat yang belum memahami Perda yang berlaku.

Sehingga kata dia perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus.

"Memang banyak suka duka dalam penegakkan Perda, karena masyarakat masih belum memahami. Tetapi kami dengan tabah hadapi. Hampir setiap hari kami adakan sosialisasi," ujar Kadir.

Ia mencontohkan seperti masalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kadir menuturkan masalah IMB tanggungjawabnya ada pada Dinas PU.