UMK 2023

UMP Kalteng 2023 Naik 8,8 Persen, UMK Palangkaraya 2023 Tunggu 7 Desember, Ini Daftar UMK 2022

Tayang: Rabu, 30 November 2022 13:56 WIB

Penulis: Lidia Wati | Editor: Dwi Sudarlan

UMP Kalteng 2023 Naik 8,8 Persen, UMK Palangkaraya 2023 Tunggu 7 Desember, Ini Daftar UMK 2022

Istimewa via Tribun Madura

UMP Kalteng 2023 naik 8,8 persen, berapa UMK Palangkaraya 2023 dan daerah lain di Kalimantan Tengah? Deadline pengumuman 7 Desember 2022.

Baca Selanjutnya:

Demonstrasi Aliansi Rekontal Palangka Raya di Mapolda Kalteng, Massa Aksi Teriak "Takut Dilindas"

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - UMP Kalteng 2023 sudah diputuskan naik 8,8 persen menjadi Rp 3.181.013, berapa UMK Palangkaraya 2023, juga UMK Kotawaringin Barat 2023 dan daerah lain?

Sesuai instruksi Kemennaker, deadline pengumuman UMK Palangkaraya 2023, UMK Kotawaringin Barat 2023, UMK Kotawaringin Timur 2023, adalah tanggal 7 Desember 2022.

Deadline pengumuman Upah Minumum Kota/Kabupaten atau UMK Palangkaraya 2023 dan seluruh daerah di Indonesia semula pada 30 November 2022, tetapi kemudian menjadi 7 Desember 2022.

Untuk Upah Minimun Provinsi atau UMP 2023 juga mundur pengumumannya dari 21 November 2022 menjadi 28 November 2022 kemarin.

Untuk UMP Kalteng 2023 sudah ditetapkan naik 8,8 persen menjadi Rp 3.181.013.

Pengunduran deadline dan naik maksimal 10 persen, itulah aturan yang berlaku untuk penetapan UMP Kalteng 2023 dan UMK Palangkaraya 2022 serta daerah lain di Indonesia.

Sesuai instruksi dari Kemenaker, deadline penetapan UMP Kalteng 2023 dan UMK Palangkaraya 2023 diundur pada 28 November 2022 dan 7 Desember 2022.

Mengenai besaran kenaikan UMP 2023, Kemnenaker membatasi hanya maksimal 10 persen.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Pengunduran deadline itu diputuskan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan Daerah menghitung besaran upah sesuai formula baru yang diatur dalam Permenaker tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

UMP dan UMK yang telah ditetapkan akan berlaku pada 1 Januari 2023.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji, perhitungan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021, turunan dari Undang Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan soal upah minimum diatur dalam PP Nomor 36/2021 Bab V.

Bagian Kesatu Pasal 23 mendefinisikan, upah minimum sebagai upah bulanan terendah, yaitu tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," demikian bunyi pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36/2021.

Upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan bersangkutan, dan untuk yang lebih dari 1 tahun berpedoman pada struktur dan skala upah.

"Upah minimum terdiri atas (a) upah minimum provinsi (UMP) dan (b) upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu," bunyi pasal 25 ayat (1).

Sementara, ayat (2) dan (3) menetapkan, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, secara khusus untuk huruf (b) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/ kota yang bersangkutan.

"Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dimaksud pada ayat (2) meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," pasal 25 ayat (4-5) PP No 36/2021.