Pengurus ALFI Kotim Siap Turut Berkontribusi, Patungan Dana Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Sampit

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT- Ruas jalan Lingkar Selatan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hingga, Jumat (5/8/2022) masih dalam kondisi rusak parah.

Jalan berlubang dengan diameter besar membentuk kolam saat hujan turun. Warga yang ingin lewat terganggu, bahkan beberapa truk yang lewat sempat ambles.

Salah satu truk pengangkut alat berat bahkan sempat mengalami kecelakaan, alat berat terlepas dari truk pengangkutnya mengakibatkan pengendara lain tidak bisa lewat, karena alat  berat dan truk menghalangi jalan.

Jalan lingkar selatan tersebut statusnya jalan provinsi namun sudah sekitar 5 tahun belum ada perbaikan meski Pemkab Kotim berulang kali memohon agar jalan tanggungjawab PUPR Provinsi tersebut segera diperbaiki.

Akibatnya, ribuan truk CPO setiap hari termasuk angkutan ekspedisi kontiner berpindah masuk jalan dalam Kota Sampit, dampaknya jalan dalam kota rusak dan sering terjadi kecelakaan akibatkan korban jiwa dan luka.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meminta bantuan konsorsium sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) Kelapa sawit untuk membantu perbaikan jalan Lingkar Selatan Sampit yang rusak parah tersebut.

Bupati Kotim H Halikinnor sudah mengumpulkan para pengusaha PBS Sawit dan angkutan jasa ekspedisi turut membantu namun sempat minta waktu seminggu untuk berunding.

Seminggu kemudian, saat Pemkab Kotim kembali berunding dengan PBS, pengusaha menyatakan siap membantu melakukan perbaikan jalan tersebut.

Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kotim, Alang Arianto, yang memimpin rapat bersama perwakilan PBS Kotim tersebut.

“Untuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan sebanyak 54 PBS dari perkebunan kelapa sawit sudah setuju untuk patungan (iuran) mendanai sesuai kesepakatan pada rapat kemarin,” kata Alang.

Meski begitu, menurutnya ada beberapa pihak yang belum mengkonfirmasi kesediaan untuk berkontribusi dalam perbaikan jalan darurat tersebut.

Diantaranya, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Indonesian Logistics and Forwarder Association (ALFI/ILFA), Polindo, dan lain-lain.

Sementara itu, saat Tribunkalteng.com mengonfirmasi ke pengurus Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan siap berkontribusi memperbaiki jalan Lingkar Selatan Sampit asal Konsorsium perusahaan besar swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit dan lainnya juga konsisten.

Hal itu diungkapkan Budi Sekum Pengurus Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Indonesian Logistics and Forwarder Association (ALFI/ILFA) Kabupaten Kotawaringin Timur.

"Kami siap saja berkontribusi untuk itu, namun dengan catatan PBS Sawit juga harus konsisten membantu, jangan terjadi lagi seperti sebelumnya, yang membantu perbaikan jalan di Lingkar Selatan cuma ALFI saja sedangkan yang lain tidak konsisten," ujarnya.

Budi mengatakan, pihaknya dalam perbaikan jalan Lingkar Selatan yang lalu sudah keluar dana hingga mencapai Rp400 juta karena angggota ALFI memang sedikit jumlahnya, tetapi PBS malah tidak ada yang membantu," ujarnya.

Dia berharap, kejadian masa lalu jangan sampai terulang untuk perbaikan jalan di masa yang sekarang sehingga diharapkan semua pengguna jalan dari perusahaan konsisten membantu dana untuk perbaikan jalan tersebut.

berdasarkan perhitungan Pemkab Kotim melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) setempat, biaya untuk perbaikan darurat Jalan Lingkar Selatan ini mencapai Rp 4.710.717.600, untuk panjang penangan jalan 1.825 meter.

Adapun, dana Rp 4.710.717.600 merupakan estimasi keperluan biaya untuk membeli agregat kelas B sebanyak 5.922 m3 dengan harga Rp 718.300, yang jika dikalikan sebesar Rp 4.253.772.600.

Kemudian, batu ukuran 3/5 dan 2/3 sebanyak 743 m⊃3; dengan harga Rp 615.000 dan jika dikalikan mencapai Rp456.945.000.

Dana tersebut dibagi untuk iuran atau patungan dari masing-masing perusahaan sekitar Rp 67 juta, itu untuk material saja. Sedangkan, untuk alat berat dan operator akan menjadi tanggungjawab Pemkab Kotim. (*)