Mahasiswa Islam Tetap Puasa, Meski Demo Sejak Pagi Hingga Siang di Gedung DPRD Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Mahasiswa yang beragama islam tetap menjalani ibadah puasa meski berdemo dari pagi hingga siang hari di depan gedung DPRD Provinsi Kalteng menyampaikan tuntutan. 

Seperti disampaikan Ketua PMII Palangkaraya, Fikri Haikal kepada Tribunkalteng.com, bahwa sebagai mahasiswa islam menjadi sebuah kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan 2022.

"Kami sebagai mahasiswa islam khususnya di organisasi PMII Palangkaraya tetap menjalani puasa," kata Fikri Haikal, Senin (11/4/2022). 

Seperti diketahui, demo Aliansi mahasiswa yang disebut Cipayung Plus itu sudah berada di depan gedung DPRD Kalteng, jalan Ahmad Yani, Palangkaraya pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Breaking News, Demo Mahasiswa di Depan Kantor DPRD Kalteng, Polresta Palangkaraya Atur Lalu Lintas

Baca juga: Demo Mahasiswa dari Berbagai Universitas di Palangkaraya Sampaikan Orasi Depan Kantor DPRD Kalteng

Baca juga: Penumpang Berangkat di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya Tetap  Pakai Aplikasi PeduliLindungi 

Terdiri dari organisasi ektra kampus GMNI, GMKI, PMKRI, HMI, KMHDI, PMII, KAMMI, IMM, EK LMND Palangkaraya.

Meskipun demo tersebut menguras tenaga ditengah panas terik matahari, berdesak-desakan serta ada aksi pembakaran ban, Fikri Haikal mengaku tidak putus puasanya. 

"Alhamdulilah sampai saat ini, sejak pagi tadi masih menyambung puasanya, begitu juga dengan kawan-kawan PMII lainnya," bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Nuryati, salah satu peserta yang mengikuti aksi demo damai tersebut. Jika dirinya tetap menjalani meski mengikuti demo. "Alhamdulilah saya puasa mas," katanya. 

Adapun tuntuan dalam aksi demo damai itu, menuntut DPRD Provinsi Kalteng untuk menyampaikan dan menyatakan sikap menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.

Kedua, agar segera mengusut dan menuntaskan kelangkaan Migor dan kenaikan harga bahan pokok lainnya. 

Ketiga, meendesak menteri SDM agar segera menurunkan dan mensubsidi BBM di masyarakat.

Keempat, menuntut perwakilan DPRD Kalteng menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden. 

Kelima, menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan PPN 11 persen. Keenam, mendesak DPR RI untuk membahas dan mengesahkan RUU masyarakat hukum adat. Ketujuh, meminta dan mendesak pemerintah pusat dan daerah Kalteng segera menyelesaikan konflik agraria di Kalteng. 

Setelah ke 7 aspirasi didengar dan dijanjikan akan ditindak laanjuti oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Wiyatno. Massa aksi membubarkan diri dengan damai serta memunguti sampah di lokasi. (*)