Breaking News:

Berita Kalteng

BPPRD Palangkaraya Teken Mou dengan Kejari, Genjot Penerimaan Pajak Usaha Sarang Burung Walet

Pemko Palangkaraya gandeng Kejaksaan Negeri Palangkaraya genjot penerimaan pajak usaha khususnya usaha sarang walet di wilayah Palangkaraya, Kalteng.

Penulis: Fathurahman | Editor: Syaiful Akhyar
tribunkalteng.com/Fathurahman
Bisnis sarang burung walet saat ini digemari Warga Palangkaraya, Kalteng, ada sekitar 600 bangunan rumah walet yang berdiri di Palangkaraya. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemko Palangkaraya gandeng Kejaksaan Negeri Palangkaraya menggenjot penerimaan pajak usaha khususnya usaha sarang walet di wilayah Palangkaraya, Kalteng.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah (BPPRD) Kota Palangkaraya, telah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Perjanjian ini secara simbolis ditandatangani Kepala BPPRD Kota Palangkaraya, Aratuni Djaban dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Totok Bambang Sapto Dwidjo.

Kepala BPPRD Kota Palangkaraya Aratuni Djaban, berharap melalui pendampingan jaksa pengacara negara Kejaksaan Negeri Palangkaraya penerimaan pajak sarang walet dapat lebih optimal.

Baca juga: Empat Remaja Pesta Miras Memalak Pengunjung Taman Yos Soedarso Palangkaraya Diciduk Polisi

Baca juga: Bangunan Bekas Bengkel di Jalan Tingang Ujung Palangkaraya Kalteng Ludes Terbakar

Baca juga: Jadwal EURO 2020 Malam Ini, Inggris vs Ceko dan Skotlandia vs Kroasia Live RCTI, INews dan Mola TV

MoU antara Jaksa Pengacara Negara dan Pemko Palangkaraya ini berlaku selama 7 bulan.

Selama pendampingan nantinya para jaksa akan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha  khususnya usaha sarang walet mau bersedia membayar pajak secara tertib."

Kami berharap wajib pajak sadar akan tanggungjawabnya,"ujarnya.

Aratuni mengatakan potensi PAD dari sarang walet ini cukup besar dan sampai saat ini belum terpungut secara maksimal.

Oleh karena itu dia berharap dengan keterlibatan jaksa pengacara negara tersebut potensi pajak yang terutang bisa ditagih sehingga bisa masuk dalam kas daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Totok Bambang Sapto Dwidjo, mengatakan,pihaknya akan mengevaluasi besaran potensi pajak sarang walet per objek pajak.

“Piutang pajak bisa dilihat dari dimulainya wajib pajak berusaha. Bagi wajib pajak yang keberatan dengan cara ini, maka kami juga akan melayani gugatan secara perdata dari objek wajib,”ujarnya.

Pelaku usaha sarang walet yang tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha. 

Bisnis usaha sarang burung walet di Kota Palangkaraya ini memang berkembang sangat pesat. Awalnya hanya puluhan titik di perkotraan, kini menjamur hingga ratusan titik di pelosok-pelosok.

Berdasarkan data BPPRD Palangkaraya jumlah bangunan sarang burung walet kini sudah mencapai hingga sekitar 600 titik tersebar dari perkotaan hingga pinggiran pelosok.

(tribunkalteng.com/faturahman)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved