Breaking News:

Berita Nasional

Alasan Honorer Tak Bisa Diangkat Langsung Jadi PNS atau PPPK Diungkap Menpan RB Tjahjo Kumolo

Pernyataan tegas disampaikan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo soal status kepegawaian honorer.

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Ilustrasi - Demo guru honorer di Balai Kota Samarinda.Alasan Honorer Tak Bisa Diangkat Langsung Jadi PNS atau PPPK Diungkap Menpan RB Tjahjo Kumolo 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Pernyataan tegas disampaikan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo soal status kepegawaian honorer.

Banyak usulan agar honorer diangkat menjadi PNS. Namun Menpan Tjahjo Kumolo punya pendapat lain.

Tjahjo Kumolo mengatakan, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan bertentangan dengan visi Indonesia Maju dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Baca juga: Sejarah dan Keutamaan Sholat Tarawih 11 Rakaat dan 23 Rakaat Menurut Ustaz Khalid Basalamah

Baca juga: YouTube Down, Layanan Google di Twitter Juga Dikeluhkan

Hal itu kata Tjahjo, juga tidak adil bagi masyarakat yang ingin bekerja di instansi pemerintah.

"(Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS) bertentangan dengan sistem prinsip merit sistem dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa," kata Tjahjo dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Guru honorer demonstrasi tuntut kesejahteraan saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017 lalu.
Guru honorer demonstrasi tuntut kesejahteraan saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017 lalu. (TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO)

Menurut dia setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengikuti seleksi untuk menjadi calon PNS atau PPPK.

"Tidak adil bagi putra putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah," ucapnya.

Selain itu, Tjahjo mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS ditulis bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat tenaga honorer atau tenaga kerja tidak tetap.

Ia juga mengatakan kebijakan dan sistem manajemen dalam aparatur sipil negara (ASN) harus berdasarkan asas profesionalisme, sikap non-diskrimintif, keadilan, dan kesetaraan.

Dalam Revisi Undang-Undang ASN terdapat usulan agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, ada pula poin mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Revisi UU ASN saat ini menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021.

Pemerintah sudah mengeluarkan mengirimkan sejumlah daftar inventaris masalah (DIM) Revisi UU ASN ke Komisi II DPR.

Baca juga: Baru Menikah, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Diramalkan Punya Banyak Anak

Baca juga: Jelang Ramadhan 2021, Bagaimana Cara Membayar Fidyah Puasa? Berikut Bedanya dengan Qadha Puasa

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menpan RB: Pengangkatan Honorer Jadi PNS Bertentangan dengan Visi Indonesia Maju"

Editor: Anjar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved