Breaking News:

Kelangkaan Elpiji Kalsel

Kelangkaan Elpiji Kalsel, Pemkab Tala Kalsel Mulai Panggil Pangkalan Elpiji

Gerak cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), guna mengatasi lonjalkan harga liquified petroleum gas (LP

Penulis: Idda Royani
Editor: edi_nugroho
Tribunkalteng.com/idda royani
Pangkalan elpiji melon sharing di hadapan Wabup Abdi Rahman terkait tata niaga dan distribusi elpiji melon di ruang kerja wabup, Senin (8/2) malam. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, PELAIHARI - Gerak cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), guna mengatasi lonjalkan harga liquified petroleum gas (LPG) subisidi kemasan tiga kilogram atau yang kerap disebut elpiji melon.

Kalangan pangkalan elpiji melon mulai dipanggil sejak Senin sore hingga malam tadi dan berlanjut Selasa (9/2/201) hari ini. Setidaknya ada tiga pemilik pangkalan yang telah dimintai keterangannya oleh penyidik Satpol PP dan kemudian diwejangi Wabup Tala Abdi Rahman.

"Kami sangat serius menyikapi lonjakan elpiji melon ini, dalam upaya melakukan pembinaan dan penertiban. Tahap awal tiga pangkalan dan menyusul yang lainnya. Bahkan berikutnya kami segera melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina," tegas Abdi.

DPRD Kalteng Soroti Pembangunan Siring Drainase Pasar Kahayan Palangkaraya Ambruk

Orang nomor dua di Bumi Tuntung Pandang ini menuturkan dalam melakukan penertiban, pihaknya mengedepankan langkah pembinaan. Hal ini dimaksudkan agar penertiban tidak sampai merugikan pangkalan dan di sisi lain kepentingan umum (masyarakat miskin) terlindungi dengan mendapatkan elpiji melon secara mudah dan harga yang rasional.

Karena itu pada pertemuan tersebut Abdi dengan bahasa lembut dan santun mewejangi pihak pangkalan untuk membantu pemerintah daerah menata alur distribusi agar tepat sasaran dan harga terkendali sesuai HET (harga eceran tertinggi) yakni Rp 19 ribu per tabung.

Ditegaskannya, elpiji melon hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun fakta di lapangan dan laporan masyarakat, ditengarai banyak orang yang tidak berhak namun mendapatkan elpiji melon dan bahkan kemudian beredar pada pedagang eceran dengan harga meroket hingga Rp 50 ribu dan bahkan lebih.

Lantaran elpiji melon diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan UMKM, Abdi berpandangan mestinya ada semacam logbook dari Pertamina tentang daftar penerima elpiji melon di tiap pangkalan. Karena itu ia kaget ketika pihak pangkalan mengatakan tidak pernah ada logbook tersebut dan yang ada hanya terkait pendistribusian bagi masyarakat sekitar.

Didampingi Asisten II Bidang Ekobang H Akhmad Hairin, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskopdag) H Syahrian Nurdin dan Plt Kasatpol PP dan Damkar HM Faried Widiyatmoko, Abdi mengeskan pentingnya pertemuan dengan manajemen Pertamina.

Namun sebelumnya pihaknya lebih dulu akan memanggil dan memintai keterangan seluruh pangkalan yang tersebar di sebelas kecamatan di Tala. Termasuk kalangan pedagang eceran elpiji melon.

Abdi memastikan langkah tegas bakal diterapkan jika upaya persuasif dan pembinaan yang dilakukan tak mampu mengatasi lonjakan harga elpiji melon. Pangkalan yang mengabaikan arahan Pemkab Tala bakal ditindak hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha.

"Langkah awal, kita tidak langsung ke situ. Pembinaan dulu karena semuanya warga Tala, ya pangkalannya maupun agennya. Sama-sama kita cari jalan terbaiknya agar pangkalan tetap bisa berusaha dan masyarakat tidak dirugikan," tandas Abdi.

Ia mengatakan pihak pangkalan tak perlu risau saat dipanggil dan dimintai keterangan. Pasalnya hal itu hanya bersifat administratif dengan tujuan untuk menggali informasi dan mengurai mengenai alur distribusi elpiji melon.

Pasalnya belakangan ini keluhan masyarakat kian menguat menyusul lonjakan fantastis harga elpiji melon hingga menembus Rp 50 ribu. "Itu sebabnya pemerintah daerah harus hadir di tengah kondisi seperti ini guna melindungi hak-hak mendasar masyarakat," sebut Abdi.

Dirinya juga langsung mengevaluasi kegiatan Satpol PP yang turun ke lapangan agar lebih maksimal dalam melakukan action. (Tribunkalteng.com/idda royani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved