Kelangkaan Elpiji di Kalsel, Pangkalan Elpiji Melon Tanahlaut Diminta Tak Layani Pedagang Eceran

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, PELAIHARI - Kelangkaan elpiji di Kalsel, kalangan pangkalan liquified petroleum gas (LPG) subsidi tiga kilogram atau elpiji melon di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalasel), diperingatkan untuk tidak sekali pun melayani pengecer.

Pasalnya, tata niaga elpiji melon hingga kepada pengguna yang berhak (masyarakat miskin dan UMKM) berada pada pangkalan. Penjualan elpiji subsidi ini bersifat tertutup yakni di pangkalan karena memang sudah ada yang punya.

"Tidak ada penjualan secara terbuka di warung-warung," ucap Asisten II Setda Tala Bidang Ekobang H Akhmad Hairin, Selasa (9/2/2021).

Lantaran elpiji melon peruntukannya khusus (subsidi) bagi masyarakat miskin dan UMKM, pemerintah pun telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 19 ribu per tabung. Karena itu, pihak pangkalan diminta tidak sekali pun menaikkan harga.

• Kelangkaan Elpiji Kalsel, Pemkab Tala Kalsel Mulai Panggil Pangkalan Elpiji

Jika warga kesulitan menyiapkan uang pas dan mengikhlaskan menggenapkan menjadi Rp 20 ribu, hal seperti ini lain persoalan. Namun dalam keadaan demikian, pihak pangkalan tetap harus menyuarakan bahwa harga elpiji melon tetap Rp 19 ribu sehingga tidak terbangun opini melampaui HET.

"Dan, jangan pernah sekali pun melayani pengecer elpiji melon. Jangan ada lagi, karena distribusinya kepada pengguna langsung melalui pangkalan," tandas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan (Diskopdag) Tala H Syahrian Nurdin.

Ia mengatakan dengan HET Rp 19 ribu, tiap pangkalan pun telah mendapat margin keuntungan sebesar Rp 3.400 per tabung dari Pertamina. Karenanya, tidak ada alasan pembenar apa pun jika ada pangkalan yang menjual melampaui HET.

Termasuk mengenai cost untuk sopir maupun untuk pekerja yang melakukan bongkar muat elpiji melon. Komponen demikian telah masuk dalam margin keuntungan tersebut dan diyakini tak begitu banyak menyusutkan nilai margin tersebut.

Sebagai pimpinan institusi yang mengurusi persoalan elpiji, Syahrian mengaku heran dan sedih ketika kerap mendapat laporan masyarakat elpiji melon cepat ludes (kosong/habis). Namun pada saat yang sama, elpiji melon beredar di kios-kios eceran dan dengan harga yang telah sangat melambung tinggi.

"Bayangkan, harga ecerannya hingga Rp 40-50 ribu. Bahkan di wilayah Kintap sampai Rp 85 ribu. Ini kan sangat mencekik, gila-gilaan," tandas Syahrian.

Dikatakannya, jika beras masih ada saja alternatif yang lebih murah ketika misalnya uang tak cukup untuk membeli beras siam unus. Tapi, ketika elpiji melon langka dan meroket harganya, masyarakat tak punya alternatif lain.

"Mau tak mau terpaksa membeli karena memang sangat perlu untuk aktivitas keseharian. Inilah mengapa saat ini masyarakat teriak ketika harga elpiji melon eceran begitu mahal," ucap Syahrian.

Karena itu Pemkab Tala meminta kerjasama pihak pangkalan untuk bersama-sama mengatasi persoalan tersebut agar pasokan dan harga elpiji melon terkendali. Caranya mudah, cukup melaksanakan tata niaga barang subsidi tersebut secara benar dan tepat sasaran yakni hanya melayani masyarakat miskin dan UMKM.

Lantaran elpiji melon merupakan barang subsidi dan dikhususkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebut Syahrian, tentu logikanya ada logbook dari pihak Pertamina mengenai nama-nama penerima. (Tribunkalteng.com/edi nugroho)