Pilkada Banjarmasin 2020

KASN Segera Berikan Hasil Dua Oknum Terseret Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin resmi melayangkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dua ASN yang diduga melanggar

Penulis: Frans | Editor: edi_nugroho
Tribunkalteng.com/Frans Rumbon
Kepala BKD Banjarmasin, Ahmad Syaffri Azmi. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin resmi melayangkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dua ASN yang diduga melanggar kode etik dan disiplin netralitas di Pilkada Banjarmasin 2020, pada Rabu (11/11/2020).

Terkait dengan hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin pun masih menunggu hasil dari rekomendasi Bawaslu ke KASN tersebut.

"Kalau kami dari Pemko Banjarmasin, menunggu saja apa nanti rekomendasi dari KASN," ujar Kepala BKD Banjarmasin, Ahmad Syaffri Azmi kepada wartawan, Selasa (17/11/2020) siang.

Azmi menambahkan apabila nantinya rekomendasi dari KASN keluar, maka Pemko Banjarmasin akan segera menindaklanjutinya.

Baca juga: Masuk Mapolresta Palangkaraya, Warga Wajib Ukur Suhu Tubuh

"Kalau toh nanti ada hukuman, tingkat sedang, berat atau ringan akan kita tindaklanjuti. Tapi kalau sifatnya hanya administratif saja cukup di Bawaslu saja. Kita tunggulah," jelas usai pengambilan sumpah janji ASN di Aula Kayuh Baimbai, Balaikota Banjarmasin.

Sekadar diketahui dugaan terkait pelanggaran netralitas ASN yang menyeret dua oknum ASN di bawah Pemko Banjarmasin ini diketahui terjadi pada dua peristiwa berbeda.

Peristiwa pertama adalah terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dimana oknum ASN diduga atau terindikasi ikut membagikan bahan kampanye salah satu pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada Banjarmasin 2020.

Sedangkan satu ASN lainnya terseret karena diduga melakukan pelanggaran dengan ikut hadir dalam sebuah pertemuan dengan salah satu paslon di daerah Kecamatan Banjarmasin Barat.

Sanksi pidana berupa penjara pun sempat membayangi kedua oknum ASN tersebut, apabila memang memenuhi unsur sesuai ketentuan.

Namun ternyata unsur untuk dijerat dengan sanksi pidana bagi kedua ASN ini belum terpenuhi, sehingga mereka pun akhirnya hanya bisa dijerat dengan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin sebagai seorang ASN seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010.

Tak heran karenanya Bawaslu Banjarmasin pun menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap kedua oknum ASN ini hanya ke KASN.(Tribunkalteng.com/Frans Rumbon)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved