KPU Banjarbaru Kalsel Keluarkan Jadwal Terbaru Debat Pilwali

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARBARU-Waktu pelaksanaan debat pasangan calon (Paslon) untuk Pilwali Kota Banjarbaru sudah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru.

Beberapa waktu lalu, penetapan tanggal pelaksaan debat sudah diinformasikan oleh KPU Kota Banjarbaru yakni pada 21 Nopember, 28 Nopember dan 5 Desember. Ternyata, jadwal ini mengalami peubahan.

Ketua KPU Banjarbaru, Hegar Wahyu Hidayat mengatakan untuk debat Paslon Pilwali Banjarbaru dimajukan satu hari dari jadwal sebelumnya.

"Jadi untuk pelaksanaan debat akan dilaksanakan pada 20 Nopember, 27 Nopember dan 4 Desember," katanya, Jumat, (6/11/2020).

Baca juga: DPRD Kalsel Soroti Lambatnya Realisasi Participant Interest Blok Sebuku

Jadwal ini mengalami peubahan, disebutkan Hegar karena jadwal sebelumnya lokasi tempat pelaksaan debat sudah banyak dibooking untuk acara perkawinan.

Selain itu, dia memastikan jika debat kandidat tetap digelar secara tatap muka. Namun, digelar dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Saat debat dikatakan Hegar, yang hadir cuman paslon dan empat orang perwakilan tim.

Kemudian dari KPU hanya lima orang dan dari Bawaslu dua orang. Debat akan disiaran secara langsung melalui tv lokal.

Debat yang digelar tiga kali ini, dengan aturan debat pertama untuk calon wali kota, debat kedua antar calon wakil kota.
Untuk debat terakhir, berpasangan atau antar debat paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru.

Dalam debat publik nantinya, ada sejumlah materi yang akan menjadi bahan debat.

"Kebijakan dan strategi penanganan pencegahan pengendalian Covid-19 menjadi materi khusus saat debat nanti," kata Hegar.

Selain materi khusus ini, dalam pelaksaan debat nantinya, KPU Banjarbaru telah menyiapkan enam tema yang dibahas pada debat nantinya.

Tema yang akan dibahas meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, peningkatan layanan kepada masyarakat.

Menteri penyelesaian persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah baik Kabupaten Kota, Provinsi dengan nasional, serta memperkokoh kesatuan negara republik indonesia.