Breaking News:

Berita Banjarmasin

Aliansi Buruh Tuntut Bertemu Dengan Anggota DPR RI Dapil Kalsel

Jalan Lambung Mangkurat tepat di depan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel dipenuhi massa buruh dan pekerja yang menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (22/1

Editor: edi_nugroho
Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody
Aksi Unjuk Rasa Buruh dan Pekerja di Banjarmasin, Kalsel menolak UU Cipta Kerja 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Jalan Lambung Mangkurat tepat di depan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel dipenuhi massa buruh dan pekerja yang menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (22/10/2020).

Menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, buruh dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) ini juga menuntut dipertemukan dengan Anggota DPR RI Dapil Kalsel.

"Kami tahu setelah UU Cipta Kerja ini disahkan 5 Oktober, Anggota DPR RI reses. Artinya tidak ada alasan mereka tidak menemui konstituennya di sini," kata Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan yang juga menjadi orator aksi.

Baca juga: Maksimalkan Peran Linmas, Ini Upaya Satpol PP dan Damkar Kapuas

Masih dalam orasinya, pihak buruh dan pekerja kata Sumarlan menolak keras jika dikatakan bahwa pihaknya menggelar aksi penolakan karena termakan hoaks dan ditunggangi oleh pihak tertentu.

Ia justru menyatakan bahwa DPR RI lah yang melakukan akal-akalan untuk memuluskan UU Cipta Kerja.

"Mereka berpindah-pindah tempat membahas Rancangan Undang-Undang Cipta, memajukan Paripurna pengesahan UU Cipta Kerja, ini akal-akalan di depan mata," tegasnya.

Ia juga menuding pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah pengesahan yang didasarkan pada draf yang tidak jelas.

Menurutnya, ada sederet versi Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak masih dalam berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).

Anehnya kata Sumarlan, draf yang disahkan saat Paripurna DPR RI adalah draf versi 1035 halaman, sedangkan pasca disahkan pada 5 Oktober 2020, draf resmi adalah versi 812 halaman.

"Sejak Pebruari kami melakukan penolakan ada versi draf 905, Juli ada lagi draf 1052 dan di akhir detik-detik UU Omnibus Law di Papripurnakan ada versi 1035. Pada saat itu juga kami sampaikan melalui DPRD kami menyampaikan draf dari pemerintah itu adalah draf bohong. Kenapa saya berani mengatakan itu bohong, karena pasca disahkan tanggal 5 Oktober draf resmi adalah 812 halaman yang kami minta sekarang di PERPPU kan oleh Presiden," kata Sumarlan.

Karena itu menurutnya, selain menuntut Presiden menerbitkan PERPPU untuk membatalkan UU Cipta Kerja atau mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari UU gemuk tersebut, pihaknya meminta Anggota DPR RI untuk mendengar langsung keluhannya. (Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved