Breaking News:

PSBB di Jakarta

Mau Tarik Rem Darurat PSBB, DPR Minta Pemprov DKI Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Pelaksana harian Ketua fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta harus d

Andri/Man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Pelaksana harian Ketua fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta harus ditingkatkan.

Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, termasuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (12/9/2020).

Foto Bareng Rizky Billar, Nitizen Nilai Tiara Andini Ikut Pansos

Konfirmasi Positif Covid- 19 di Kabupaten Batola Kalsel Capai 600 Kasus

"Belakangan, Presiden Joko Widodo malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, Pak Airlangga menganggap penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya," ucapnya.

"Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?," pungkasnya.

Halaman
12
Editor: edi_nugroho
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved