Breaking News:

Nasional

Dipimpin Langsung Puan Maharani, DPR RI Sahkan UU Mineral & Batubara

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut, diketahui delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya atas Revisi UU Minerba.

tribunkalteng.com/faturahman
Lalu lintas Kapal Pengangkut Batubara selama air pasang marak di DAS Barito, seperti yang tampak di Buntok, Kabupaten Barito Selatan ini. 

EDITOR : Rahmadhani

TRIBUNKALTENG.COM - Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, Selasa (12/5).

Ketua DPR RI Puan Maharani, politisi PDI Perjuangan yang memimpin langsung Rapat Paripurna DPR dan mengesahkan perubahan UU Minerba tersebut.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut, diketahui delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya atas Revisi UU Minerba.

UPDATE Corona Kalteng : Hari Ini Pasien Sembuh Bertambah 12 Orang, Berikut Lengkapnya

Dalam laporan hasil pembahasan tentang perubahan UU Minerba, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan, revisi UU MInerba ini telah memulai proses penyusunan sejak tahun 2015.

RUU Minerba lantas menjadi program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019 dengan menjadi prolegnas prioritas pada tahun 2015-2018.

Pada 5 Juni 2018, Presiden menunjuk wakil pemerintah untuk membahasan RUU MInerba yang ditugaskan kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan HAM.

Kemudian, pada 13 Februari 2020, dibentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU Minerba dan pembahasan sejumlah 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Menko PMK Puan Maharani.
Puan Maharani (Istimewa)

"Proses pembahasan DIM RUU Minerba dilaksanakan secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, RUU Minerba juga telah disinkronisasikan dengan RUU Cipta Kerja yang menghasilkan sejumlah penyesuaian yang berkaitan dengan (1) kewenangan pengelolaan pertambangan minerba, (2) penyesuaian nomenklatur perizinan, dan (3) kebijakan terkait divestasi saham.

Halaman
123
Editor: Rahmadhani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved