Hari Ini Vonis Rita Widyasari dan Stafnya, Segini Tuntutan Jaksa dan Kasus yang Menjeratnya
Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Rita tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas korupsi.
lihat foto
TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari akan menghadapi sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Selain itu, staf Rita, Khairudin, juga akan menghadapi vonis hakim dalam persidangan yang sama.
Rita dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Dia juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.
Sementara, Khairudin dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.
Baca: Penyidik KPK Sita Apartemen Senilai Rp 3,6 Miliar Milik Rita Widyasari
Baca: Mamah Dedeh Minta Maaf Karena Pernyataan Kontroversialnya, Begini Reaksi PBNU
Baca: Daftar CPNS 2018 di Sini, Tapi Pengumuman Pendaftaran Tunggu di menpan.go.id
Tak hanya itu, jaksa juga menuntut agar hak politik Rita dan Khairudin dicabut selama lima tahun setelah keduanya selesai menjalani masa pidana pokok.
Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Rita tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas korupsi. Rita dinilai berbelit-belit dan tidak mau berterus-terang dalam persidangan.
Menurut jaksa, Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 248,9 miliar.
Menurut jaksa, Rita menerima gratifikasi bersama-sama dengan Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama.
Jaksa menyatakan, Rita menugaskan Khairudin selaku staf khususnya untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.
Menindaklanjuti permintaan itu, Khairudin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.
Kemudian, menurut jaksa, uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto.
Keempat orang tersebut merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar.
Beberapa proyek dan perizinan yang terkait dengan penerimaan gratifkasi misalnya penerbitan SKKL dan izin lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Kemudian, penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Selain itu, keduanya disebut menerima uang atas penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan izin pertambangan seluas 2.000 hektare.
