Sepekan Sebelum OTT 10 Pejabat di Jambi, Wakil Ketua KPK Ternyata Sudah Beri Isyarat Begini

TRIBUNKALTENG.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi, Selasa (28/11/2017).

Mereka yang diciduk adalah anggota DPRD Provinsi Jambi, Pejabat Pemprov Jambi, dan seorang rekanan.

Operasi tangkap tangan ini kali pertama di Provinsi Jambi.

Tak hanya di Jambi, OTT tersebut juga dilakukan di Jakarta, dan tiga orang berhasil diamankan.

Total 10 orang berhasil diamankan KPK dalam kasus tersebut.

Baca: Ya Allah, Bocah Autis dari Sungai Tabuk Ini Mendadak Lumpuh

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan kepada wartawan saat konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (27/9/2017). KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Anang Sugiana Sudihardjo menjadi tersangka ke enam dalam kasus mega korupsi tersebut.

Sebelum operasi tangkap tangan digelar, ternyata Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif menyambangi Jambi.

Ketika itu Laode bertemu dengan gubernur, bupati, anggota DPRD Provinsi dan kabupaten kota se-Privinsi Jambi, dan Forkompinda Jambi untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas pencegahan korupsi.

Acara itu berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (22/11/2017).

Baca: Perusahaan Mobil China Buka Pabrik Mesin di Indonesia, 65 Pakai Tenaga Robot

Ratusan pejabat Forkompimda Provinsi Jambi, Bupati/Walikota Jambi berkumpul dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korupsi.

Percaya atau tidak ternyata pada kunjungannya itu Laode telah memberi isyarat bakal melakukan penindakan di Jambi.

Laode waktu itu memperingatkan anggota DPRD untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

Dalam sambutannya, Laode menyebut bahwa ia baru kali pertama ke Provinsi Jambi.

"Ini baru kali pertama kali saya ke Jambi, mudah-mudahkan sering ke sini nanti," ungkapnya.

Laode mengatakan kedatangannya waktu itu tidak membawa rompi oranye, namun ternyata seminggu kemudian anggotanya yang membawa 'rompi oranye' ke Jambi.

Laode waktu itu mengatakan selama ini Jambi jarang tereskpose secara prioritas.

Namun dia berharap jangan sampai mendadak terkenal karena perkara korupsi seperti beberapa daerah lain di Indonesia.

Baca: Mengharukan! Nikahkan Suami dengan Adik Kandungnya, Ini yang Lalu Tejadi pada Sang Istri

Pada kesempatan itu Laode ternyata juga sudah mengingatkan agar anggota DPRD tidak main-main dengan anggaran.

Pasalnya DPRD rawan tindakan korupsi terutama untuk terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD juga diminta agar mengerti fungsi pengawasan dari DPRD, karena ada beberapa pembelajaran yang harus dilakukan agar nanti pembangunan ke depannya terlaksana dengan baik.

Sebelumnya Gubernur Jambi, Zumi Zola, telah menandatangani Memory of Understanding (MoU) komitmen dan rencana aksi dalam rangka pencegahan serta penindakan korupsi bersama KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif.

Zola berjanji akan mengikuti apa yang disarankan KPK.

Diduga Suap APBD 2018

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan 7 dari 10 orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (28/11/2017), masih berada di Polda Jambi.

Sementara tiga lainnya yang diamankan di Jakarta, sudah berada di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Uang yang turut diamankan dalam OTT di Jambi diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.

Diduga suap terkait pembahasan APBD 2018 Pemprov jambi.(*)