Seputar Kalbar

Tata Kelola Pemerintahan Sambas Dinilai Jalan di Tempat

Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lery Kurniawan Figo, menilai dalam setahun kepemimpinan Atbah, reformasi birokrasi dalam tata kelola

Editor: Ernawati
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RAYMOND KARSUWADI
(Ilustrasi) Pasar Tradisional, Jl Kartiasa, Kecamatan Sambas, Jumat (26/5/2017). Para pedagang mengeluhkan sepinya pengunjung di pasar tersebut yang berimbas pada berkurangnya pendapatan mereka. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMBAS - Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Lery Kurniawan Figo, menilai dalam setahun kepemimpinan Atbah, reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan masih tetap stagnan alias jalan di tempat.

"Lebih banyak pada seremonial dan belum menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahn yamg ada di kabupaten sambas," ujarnya, Senin (12/6/2017).

Seperti dalam hal menajemen kepegawaian perombakan yang tidak menempatkan ASN sesuai dengan disiplin ilmu atau the right man at right place.

"Saya kira ini suatu kecerobohan dan hasil evalausi kita dalam beberapa bulan ini malah etos kinerja ASN dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan pengelolahaan di setiap dinas dan badan malah semakin menurun karena tidak menempakan mereka sesuai dengan rekam jejak karir pegawai," ujarnya.

Selain itu penyerapan anggaran APBD 2017 yang sangat lambat. Karena saay ini sudah bulan Juni dan masuk kuartal ke dua.

"Mestinya penyerapan anggaran sudah hampir 30 persen tapi kenyataaanya lelang baru diumumkan dua hari yang lalu. Jika anggaran tidak terserap dengan Optimal dan sesuai dengan perintah peraturan maka bisa saja pemda akan mendapat sanksi dengan pemotongan dana dAK oleh pusat," paparnya.

Secara umum Kebijakan yg di ambil oleh bupati, katanya, lebih banyak mendapatkan polemik dan kontroversial.

Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kordinasi dengan berbagai pihak khususnya jajaran dan perangkat daerah maupun legislatif.

"Saya kira banyak juga pegawai Asn di lingkungan pemkab sambas tidak loyal dan hanya bekerja setengah hati.
Jelas ini perlu di bina dengan pengarahan dan ketegasan sikap," katanya.

Selain hal dia tas, ujar Lery, kita juga melihat sulitnya bupati dalam membuat pilihan di karenakan adanya intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

"Semestinya bupati menyadari bahwa sebagai kepala daerah, beliau bukan lagi milik kelompok dan partai tertentu tapi sudah menjadi tanggungjawab dan milik semua masyarakat Sambas," katanya.

"Secara pribadi, saya yakin bupati punya komitmen untuk melakukan perubahan dalam mewujudkan sambas yang lebih baik dan hebat. Tapi di satu sisi bupati butuh kerja sama dari semua pihak," lanjut dia.

"Intensifkan komunikasi dan kordinasi dengan Semua sudah disiapkan dan di atur tinggal bagaimana menajemennya," tandasnya.

Lery menambahkan, kita elum bisa menilai kinerja secara menyeluruh berhubung penyerapan anggaran 2017 belum sepenuhnya berjalan.

"Tapi Kita masih tetap optimis, bupati akan bisa menemukan performa yang solid dan tangguh dalam menjalankan visi dan misinya. kita tunggu saja di akhir tahun mungkin akan lebih mudah untuk menilai secara konkrit kinerja beliau," tutupnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved