Rapat Paripurna DPD Ribut Lagi, Ada Anggota Bawa Karton Tanda Protes

Salah satunya untuk mengklarifikasi keadaan DPD yang saat ini dianggap menimbulkan ketidakpastian di mata publik.

Editor: Mustain Khaitami
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Sejumlah anggota DPD melayangkan protes dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPD pada Selasa (11/4/2017). 

TRIBUNKALTENG.COM - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (11/4/2017) siang.

Paripurna tersebut merupakan paripurna perdana yang dipimpin Oesman Sapta.

Rapat belum dimulai, namun interupsi sudah bersautan. Diawali interupsi yang dilontarkan Senator asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus.

Ia menyinggug soal adanya dualisme kepemimpinan di DPD. Intsiawati juga meminta agar para anggota DPD berkumpul tak hanya dalam forum rapat paripurna, namun juga forum khusus lainnya.

Salah satunya untuk mengklarifikasi keadaan DPD yang saat ini dianggap menimbulkan ketidakpastian di mata publik.

Baca: GKR Hemas Ultimatum Mahkamah Agung 1X24 Jam untuk Jelaskan Alasan Lantik Pimpinan DPD

"Kenapa tidak dilakukan kita kumpul bersama untuk klarifikasi keadaan yang saat ini, untuk afdol ke depannya tidak ada riuh-riuh dan apapun," kata Intsiawati di ruang rapat paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Rapat sempat diskors karena baru 36 anggota yang hadir. Namun, setelah itu, Senator asal Provinsi Jambi, Juniwati juga mengungkapkan hal serupa.

Penjelasan, menurut dia, dibutuhkan agar ada kejelasan dalam penyelesaian ricuh DPD.

"Tadi yang diusulkan Bu Iin saya setuju. Supaya kita ke depan lebih enak. Kita bersaudara. Di sini sudah jelas terjadi dualisme," ujarnya.

Oesman Sapta memotong pembicaraan Juniwati.

"Bu, nanti kita bicarakan dalam sidang saja ya, makasih. Mari kita dengar Indonesia Raya," kata Oesman Sapta.

Namun, interupsi tetap bertaburan. Sejumlah anggota DPD ingin menyampaikan aspirasi mereka.

"Mohon didengar dulu ini ada teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi."

"Persoalan ini harus kita selesaikan dahulu. Kita tidak perlu menang-menangan di sini, tapi cari jalan keluar sesuai konstitusi kita."

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved