Nisa Belum Dicoret

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalteng, Pulung Rinandoro mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar sengaja menunda pembahasan sengketa tersebut. Diduga penundaan dilakukan sebelum ada ‘deal’ dengan bupati terpilih Hambit Bintih.

Hal itu terungkap dari SMS dari Akil kepada anggota DPR dari Dapil Kalteng, Chairunnisa. Politisi Partai Golkar itu menjadi perantara antara Akil dan Hambit. Disebutkan Pulung, bunyi SMS itu adalah: Belum, masih saya pendam di laci meja saya.

SMS itu dikirim untuk menjawab SMS dari Nisa yang menanyakan sudah belumnya  sengketa Pemilukada Gunung Mas naik ke tahap persidangan.

“Mendapat jawaban itu, Nisa membalas: Ya sip lah, pokoknya, sebelum sidang kita ketemu ya,” kata Pulung, kemarin.

Saat ini Nisa masih menjadi caleg DPR dari Dapil Kalteng. Pasalnya, berdasar UU Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu, caleg baru dicoret jika pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau lebih. Sementara Nisa masih berstatus tersangka.

Selain Nisa, lima anggota DPR dari Dapil Kaltemg kembali mencalonkan diri. Mereka adalah Hang Ali Saputra Syah Pahan (PAN), Norhasanah (PPP), Asdy Narang (PDIP), Sugianto Sabran (PDIP), dan Didik Salmijardi (PD).

Berdasar catatan BPost, jumlah caleg Dapil Kalteng untuk DPR sebanyak 72 orang. Perlu 298 ribu suara untuk merebut satu kursi. Tapi bilangan pembagi pemilih (BPP) baru ditentukan setelah penghitungan suara selesai dilakukan.

Pada pemilu 2009, caleg yang mendapat 100 ribu sampai 130 ribu suara bisa melenggang ke ‘Senayan’ karena jumlah partai lebih banyak. Karena saat ini banyak partai tidak lolos parliamentary threshold (PT), otomatis suara mereka terbuang. Rata-rata 40 persen suara gugur. Ini menyebabkan angka BPP menjadi kecil.