Skandal Pembocoran Data, Pengguna Facebook Indonesia Gugat Ganti Rugi Rp 11 Triliun

Namun Jemy mengakui masih ada beberapa berkas yang dibutuhkan sehingga pendaftaran ditunda.

Skandal Pembocoran Data, Pengguna Facebook Indonesia Gugat Ganti Rugi Rp 11 Triliun
USA Today
CEO dari Facebook, Mark Zuckerberg, saat memberikan pernyataannya di hadapan jajaran Komite Senat dalam Judiciary and the Senate Committee on Commercer, Science, and Transportation, yang berlangsung di Washington, 10 April 2018. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA  - Facebook akhirnya digugat terkait kebocoran data di pengadilan Indonesia.

Adalah Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) (penggugat 1), dan Indonesia ICT Institue (IDICTI) (penggugat 2) yang menggugat Facebook ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui tiga kuasa hukum dari kantor hukum Equal & Co.

Sementara tergugat ada tiga pihak, mereka adalah Facebook Inc. (tergugat 1) Yang berkantor di California, Amerika Serikat, Facebook Indonesia (tergugat 2) yqng berkantor di Jakarta, Indonesia, dan Cambridge Analytica yang berkantor London, Inggris.

Kuasa hukum penggugat Jemy Tommy, menjelaskan gugatan diajukan secara class action, lantaran ada 1.096.666 pengguna Facebook di Indonesia dari total 87 juta pengguna di dunia yang terkena dampak skandal Cambridge Analytica.

Baca: Insiden Kebocoran Data, 5 Jam Perwakilan Facebook Diperiksa Bareskrim Polri

Baca: Cuti Lebaran Lebih Panjang, Masyarakat dan Pelaku Usaha Katanya Lebih Diuntungkan

Baca: Pelemahan Sampai 3,29 Persen, Rupiah Ditutup ke Level Rp 14.000 Per Dolar AS

"Kami mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung 1/2002, dari sana kami melihat sudah tepat dan berhak mengajukan class action," kata Jemy saat dihubungi KONTAN, Senin (7/5).

© PT Grahanusa Mediatama Gugatan class action vs Facebook segera didaftarkan, permintaan ganti ruginya Rp 11 T Sementara pertimbangan hukumnya, dari berkas gugatan yang didapat KONTAN, skandal Cambridge Analytica melanggar beberapa regulaso terkait perlindungan data pribadi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi; PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help