TribunKalteng/
Home »

News

OTT KPK di HST

Bupati Abdul Latif Diboyong KPK ke Jakarta, Pembayaran Gaji ASN HST Tertunda

Gaji para aparat sipil negera (ASN) yang mestinya dibayarkan hari ini, Jumat (5/1/2018) tak bisa dibayarkan, ‎

Bupati Abdul Latif Diboyong KPK ke Jakarta, Pembayaran Gaji ASN HST Tertunda
BANJARMASINPOST.co.id/hanani
Pintu puang kerja Bupati Hulu Sungai Tengah diberi segel KPK, Kamis (4/1/2018). 

TRIBUNKALTENG.COM, BARABAI - Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, HA Chairansyah akhirnya mengakui, Bupati Hulu Sungai Tengah, pe‎njemputan BUpati HST H Abdul Latif Kamis 4 Januari 2018 kemarin ke Kantor KPK di Jakarta mau tidak mau berdampak pada pemerintahan.

Gaji para aparat sipil negera (ASN) yang mestinya dibayarkan hari ini, Jumat (5/1/2018) tak bisa dibayarkan, karena belum sempat ditandatangani Latif. ‎

Dijelaskan, seperti biasa, tiap pergantian tahun, atau awal tahun, terjadi keterlambatan dalam membayarkan gaji pegawai pada semua daerah karena masalah pengesagan APBD 2018. Namun, biasanya kata Wabup paling lambat hari kelima awal tahun, sudah bisa dibayarkan.

"SK perintah pembayaran oleh bupati sebenarnya sudah disiapkan bagian keuangan, dan rencana Kamis kemarin siap diberikan kepada bupati untuk ditandatangani."

Baca: Bawa 324 Penumpang, Pilot Ini Malah Berkelahi Saat Terbangkan Pesawat London-Mumbai

Baca: Deteksi Masalah Kesehatan Lewat Celupan Tangan ke Segelas Air, Coba Sekarang!

Baca: Gubernur Sugianto Lamaran di Semarang, Sejumlah Tokoh Kalteng Hadir

Namun, saat hendak mengantar surat tersebut, KPK keburu datang, tanpa koordinasi. waktu KPK datang, jelas Wabup semua akses pintu masuk ke ruang bupati dikunci dari dalam, sehingga tak ada staf yang bisa masuk atau permisi mau minta tandatangan bupati.

"Sampai keluar dari ruangan dan di kediamanpun, tak bisa menemui bupati,"kata Wabup seraya menyesalkan sikap KPK yang tak melakukan koordinasi dan komunikasi apapun dengan jajaran pemerintahan saat itu. Padahal, kata Wabup, ada urusan penting menyangkut kepentingan pegawai yang harus ditandatangi bupati.

Mengatasi keterlambatan lebih lama, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran kepala SOPD, dan memutuskan akan mengirim staf melalui bagian keuangan untuk berangkat ke Jakarta.

Tujuannya meminta izin KPK apakah bisa menemui Bupati HST H Abdul Latif, untuk menandatangani surat pembayaran gaji tersebut. Sebab, kewenangan tersebut tak bisa diwakilkan, sebelum ada penetapan KPK. (BANJARMASINPOST.CO.ID/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help