GMNI Kalteng Sebut Pilkada Lewat DPRD Perlu Kajian Mendalam

Ringkasan Berita:

1. Dialog Demokrasi bertajuk "Menakar Wacana Pilkada Melalui DPRD : dari Kritik Menuju Solusi Kebijajkan" yang dilaksanakan DPD GMNI Kalteng pada Sabtu (7/2/2026).
2. Ketua Pelaksana Kegiatan, Muhammad Fajrian Nor mengatakan, dialog ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa, dalam mengawal arah demokrasi Indonesia.
3. GMNI Kalteng berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Wacana Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD masih menjadi perbincangan publik.

GMNI Kalimanatan Tengah (Kalteng) menilai, perlu kajian mendalam agar perdebatan tentang wacana itu tak berhenti pada kritik tapi juga melahirkan rekomendasi konkret.

Hal itu dibahas dalam Dialog Demokrasi bertajuk "Menakar Wacana Pilkada Melalui DPRD : dari Kritik Menuju Solusi Kebijajkan" yang dilaksanakan DPD GMNI Kalteng pada Sabtu (7/2/2026).

Baca juga: Sampah Jadi Tabungan Emas, Skema Bank Sampah Keren Disiapkan Pemko Palangka Raya

Baca juga: Isu Transfer Liga Italia: AC Milan Kepincut Gelandang Juventus di Bursa Transfer Musim Panas

Baca juga: Kabar Terbaru AS Roma, Nasib Baru Dybala dan Pellegrini Diminta Turunkan Gaji

Ketua Pelaksana Kegiatan, Muhammad Fajrian Nor mengatakan, dialog ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa, dalam mengawal arah demokrasi Indonesia.

Dialog ini juga menghadirkan unsur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, akademisi hukum, serta akademisi ilmu pemerintahan guna membenah wacana Pilkada melalui DPRD.

Fajrian mengungkapkan, pihaknya tidak ingin terjebak pada pemisahan antara setuju atau tidak setuju dengan Pilkada melalui DPRD.

"GMNI Kalteng ingin membedah secara objektif, apakah wacana ini merupakan kemunduran demokrasi atau justru solusi atas biaya politik tinggi dan polarisasi di tingkat akar rumput. Dialog ini adalah jembatan dari kritik menuju solusi," ujar Fajrian.

Fajrian membeberkan, dialog tersebut membahas berbagai hal tentang wacana Pilkada melalui DPRD, di antaranya evaluasi Pilkada langsung, esensi kedaulatan rakyat, hingga mitigasi korupsi.

Melalui diskusi tersebut, lanjutnya, GMNI Kalteng berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah.

"Hasil dialog ini dirangkum dalam bentuk rekomendasi rekomendasi kebijakan yang akan disebarluarkan ke publik dan pemangku kebijakan," ucap Fajrian.

Dirinya berharap, suara dari Kalteng melalui rekomendasi kebijakan itu, bisa menambah sudut pandang dalam diskursus nasional.

"Kita butuh sistem yang tidak hanya efisien secara administratif, tapi juga tetap menjaga marwah demokrasi kepentingan rakyat kecil," tutup Muhammad Fajrian Nor.