Wakil Rakyat Kalteng Okki Maulana Angkat Bicara Soal Wacana Pilkada Dipilih Lewat DPRD

Ringkasan Berita:

• Tanggapan Okki Maulana atas wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD.
• Menurutnya hal tersebut harus direncanakan dengan matang dan memperhatikan pertimbangan berbagai aspek dan demokrasi.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kembali menjadi sorotan publik dan menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan.

Gagasan tersebut turut mendapat perhatian dari kalangan legislatif daerah, termasuk anggota DPRD Kalimantan Tengah.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng dari Partai Golkar, Okki Maulana menilai, wacana tersebut perlu dibahas secara sangat hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek demokrasi dan kondisi daerah.

“Ada pertimbangan efisiensi dan stabilitas pemerintahan daerah yang memang patut didiskusikan,” ujarnya saat dihubungi via aplikasi pesan daring, Sabtu (10/1/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sistem pilkada langsung selama ini juga menjadi ruang penting bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.

“Pada saat yang sama, pilkada langsung juga menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya,” katanya.

Karena itu, Okki berpandangan bahwa apabila memang dilakukan evaluasi terhadap sistem pilkada, maka arah pembahasan seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan.

Baca juga: Pesan Anggota DPRD Kalteng Pipit Setyorini, Ingatkan Soal WFA Para Aparatur Sipil Negara

Baca juga: Anggota DPRD Kalteng Okki Maulana Desak Akses Jalan Kumai Hilir–Sekonyer Dipercepat

“Evaluasi terhadap sistem pilkada sebaiknya diarahkan pada perbaikan kualitas penyelenggaraan, mulai dari biaya politik, pengawasan, hingga kualitas kandidat, bukan pada pengurangan ruang partisipasi publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Okki menekankan pentingnya melibatkan suara masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait sistem demokrasi di daerah.

“Setiap keputusan harus diambil dengan melibatkan suara masyarakat dan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing, agar demokrasi lokal tetap sehat dan dipercaya oleh publik,” pungkasnya.