TRIBUNKALTENG.COM - Jadwal terbaru Demo Jakarta, Rabu 17 September 2025. Aksi Demo DPR RI terbaru cek.

Agenda Demo DPR RI, BEM UI dan Ojek Online Bersiap. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi jadi perhatian. Direncanakan pada Rabu Demo 17 September 2025 berlangsung.

Dia anak buah Crazy Rich Kalimantan Selatan, Haji Isam. Pernah jabat Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) dan PT Jhonlin Marine Trans.

Baca juga: JADWAL Demo Jakarta ke DPR RI Gerakan BEM UI dan Ojek Online, Menhub Dudy Purwaghandi Disorot

Hari ini saja,  Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 5.148 personel gabungan untuk mengamankan demo di wilayah Jakarta pada hari ini Selasa (16/9/2025).

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan apel pengamanan dan Tactical Wall Game (TWG) telah dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB. 

“Total ada 5.148 personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan dua aksi di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulis, Selasa. 

Aliansi Rakyat Papua untuk Kebenaran dan Keadilan (Tabi-Saireri & Nusantara) bersama beberapa elemen massa lain menggelar demonstrasi di sekitar Pos Polisi Merdeka Barat, Gambir. 

Gerakan Masyarakat dengan tajuk “Selamatkan Komodo, Warisan Dunia” menggelar long march dari Tugu Proklamasi menuju Istana Negara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Adapun tuntutan demo sebagai berikut: 

1. Mencabut seluruh izin perusahaan yang merusak habitat Komodo. 

2. Menghentikan proyek pembangunan yang mengancam Pulau Padar dan Taman Nasional Komodo. 

3. Menegakkan perlindungan nyata bagi Komodo sebagai warisan dunia. 

4. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi. 

Yang pasti terjadwal dan bila tidak ada aral melintang siap berlangsung, Demo DPR RI akan dilakukan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) bersama BEM UI.

Ya, demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025). Aksi yang diberi nama “179 Ojol” ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, dengan melibatkan pengemudi roda dua maupun roda empat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Jadi (aksi unjuk rasa 17 September 2025) di DPR RI," kata Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono saat dikonfirmasi, Senin (8/9/2025). Menurut Igun, jumlah massa yang hadir diperkirakan mencapai ribuan orang dari berbagai daerah.

“Estimasi massa gabungan 2.000-5.000 orang,” ujarnya.

Daemri aksi bertajuk “179 Ojol” tersebut, massa akan menyuarakan tujuh tuntutan utama, yakni sebagai berikut: .

Mendesak agar RUU Transportasi Online segera dibuat. Potongan aplikator maksimal 10 persen. 

Regulasi tarif antar barang dan makanan. 

Audit investigatif potongan 5 persen yang diambil aplikator. 

Menghapus program yang merugikan driver seperti Aceng, slot, multi order, dan member. 

Memberhentikan Menteri Perhubungan yang dinilai pro aplikator dan menggantinya dengan Menhub yang pro rakyat/ojol. 

Mendesak Kapolri mengusut tuntas jatuhnya dua korban jiwa dari kalangan ojol saat kericuhan pada 28 Agustus 2025.

Kesiapan jelang Demo Jakarta 17 September 2025 tentunya agar jadi perhatian, pada Selasa 16 September 2025 belum ada informasi Genda Demo DPR RI, TribunKalteng.com akan kembali memperbaharui informasi melalui berita terbaru selanjutnya.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi kali ini merupakan kelanjutan dari eskalasi perlawanan rakyat, khususnya pasca tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan dua pengemudi ojol, Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansyah di Makassar. 

Garda menilai tragedi tersebut menjadi simbol perlawanan bahwa jika suara ojol diabaikan, potensi konflik sosial bisa meluas.

"Garda bersama mahasiswa tidak akan surut melawan pemerintahan yang kami nilai pro kapitalis. Menteri lebih memilih duduk bersama para pengusaha aplikator dibanding mendengar keluhan ojol," ujar Igun dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Salah satu fokus utama aksi adalah tuntutan pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. 

Garda menilai Dudy tidak kompeten dan lebih berpihak pada kepentingan perusahaan aplikator dibanding pengemudi. 

"Selagi Presiden masih mempertahankan Dudy Purwaghandi, tuntutan utama ojol akan terus dihalangi," tegas Igun.

Adapun tujuh tuntutan utama dari para pengemudi ojol, yakni:

1. RUU Transportasi Online segera masuk Prolegnas.

2. Potongan aplikator maksimal 10 persen.

3. Regulasi tarif antar barang dan makanan.

4. Audit investigatif potongan 5 % hak ojol yang selama ini diambil aplikator.

5. Hapus program aplikator yang merugikan ojol, seperti aceng, slot, multi order, hingga member berbayar.

6. Ganti Menteri Perhubungan dengan sosok yang pro rakyat.

7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menelan korban jiwa dua pengemudi ojol.

Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI membawa tuntutan 17+8 yang memperkuat agenda aksi gabungan ini. 

Garda menegaskan, kolaborasi antara mahasiswa dan pengemudi ojol akan menjadi kekuatan besar yang tidak boleh diremehkan pemerintah.

"Jangan sampai tragedi perlawanan rakyat seperti di Nepal terjadi di Indonesia. Sebelum terlambat, Presiden Prabowo harus segera mencopot menteri-menteri yang tidak pro rakyat, khususnya Menteri Perhubungan," tutup Igun

Profil Dudy Purwagandhi

Nama Dudy Purwagandhi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Menteri Perhubungan, menggantikan Budi Karya Sumadi.

Masuknya Dudy disampaikan langsung oleh Prabowo saat pengumuman menteri-menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2024) malam.

"Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan," kata Prabowo, Minggu.

Lalu, seperti apa profil Dudy Purwagandhi?

Dudy lahir pada 23 September 1970 di Manado, Sulawesi Utara,

Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1995.

Dikutip dari Kompas.com, Dudy sebelumnya merupakan anak buah Crazy Rich Kalimantan Selatan, Haji Isam.

Dudy pernah menjabat jabatan strategis di perusahaan milik Haji Isam, seperti Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) dan PT Jhonlin Marine Trans.

Karier profesional Dudy sendiri dimulai pada 1997, saat ia menjabat sebagai Staff Assistant BOD PT Tri Usaha Bakti.

Pada 2004-2007, Dudy naik jabatan menjadi GA Department Head di perusahaan tersebut.

Ia juga pernah menjadi Internal Audit di PT Dua Samudera Perkasa pada 2007-2008.

Dudy diketahui juga pernah berkarier sebagai Direktur di Seacons Trading Limited Singapura (2011-2020), Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019), dan Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011).

Di tahun 2018, Dudy ditunjuk menjadi Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tetapi, jabatan itu hanya ia emban selama setahun.

Pada gelaran Pilpres 2019, Dudy bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Wakil Bendahara III.

Setelahnya, ia kemudian diangkat menjadi Komisaris PT PLN

(Tribunkalteng.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul "5.148 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo 16 September di Jakarta", Klik untuk baca:.