TRIBUNKALTENG.COM - Situasi kondusif dan tertib, pasca Demo Jakarta masih menyisakan sorotan publik, berikut nasib Eko Patrio dan sosok Natalius Pigai yang tengah dikritik. 

Beberapa waktu terakhir, Demo Jakarta menjadi aksi besar hingga merembet ke berbagai daerah. Dampaknya meluas, termasuk kondisi Eko Patrio, efeknya sekarang aroma masih bergulir.

Apakah ada Demo Jakarta pada Senin 15 September 2025 ? Hingga berita ini dibuat belum ada laporan resmi.

Baca juga: JADWAL Terbaru Lokasi Demo Jakarta Senin 15 September 2025, Rencananya Istana Negara dan DPR RI

Baca juga: DEMO Nepal Update Hari ini, Perdana Menteri Sushila Karki Pindah Kantor ke Singha Durbar

Pasca Demo Jakarta, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mendorong DPR menyiapkan lapangan khusus untuk demonstrasi di halaman gedung parlemen. 

Menurut Lucius, usulan tersebut justru berpotensi menyingkirkan substansi demonstrasi sebagai wujud kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat. 

“Usulan Menteri HAM agar disiapkan tempat khusus di kompleks DPR bagi pendemonstrasi agar tidak mengganggu pengguna jalan di depan gedung DPR kesannya sih jadi solusi yang cemerlang,” kata Lucius kepada Kompas.com, Minggu (14/9/2025).

Namun, dia heran karena Menteri HAM justru fokus pada lokasi demonstrasi, bukan pada substansinya sebagai wujud hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. 

“Yang jadi urusan Kementerian HAM kan soal hak warga negara menyampaikan pendapat dan berkumpul. Kalau urusan infrastruktur itu mestinya sih jadi pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum lah,” ujarnya. 

Lucius menilai persoalan utama justru terletak pada sikap DPR yang dinilai tidak ramah terhadap rakyat yang datang menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, massa yang datang menggunakan haknya itu kerap tidak dihargai oleh pimpinan lembaga atau anggota lembaga parlemen.

"Mereka dipaksa untuk berteriak di depan gerbang dengan pintu gerbang yang ditutup rapat, dijaga aparat, dilapisi kawat berduri. Bagaimana bisa memahami respons DPR atas kehadiran warga dengan cara seperti itu?” ucapnya.

Ia pun berpandangan bahwa akar masalah unjuk rasa yang kerap berlangsung di jalanan justru karena DPR menutup ruang interaksi langsung dengan masyarakat. 

Jadi jangan lalu Menteri HAM menyalahkan pedemo yang mengganggu ketertiban jalan umum. Yang salah itu ya DPR yang tak ramah dengan warga yang datang menyampaikan aspirasi,” kata Lucius. 

“Pagar tertutup, ribuan aparat yang berbaris di bagian dalam pagar, kawat berduri, gas air mata, semua itu ekspresi permusuhan dan perang. DPR memosisikan rakyat sebagai musuh yang harus diblok dari kompleks parlemen. Itulah yang jadi alasan pedemo memenuhi jalanan di depan gedung DPR,” lanjutnya. 

Lucius menilai usulan penyediaan lapangan demonstrasi justru bisa menjadi siasat DPR untuk mengendalikan aksi masyarakat.

Dia mengatakan, sikap DPR yang tak ramah pada rakyat yang datang menyampaikan pendapat membuat usulan menyiapkan tempat khusus demonstrasi terlihat sebagai siasat untuk mengendalikan demonstrasi. 

“Dengan disiapkan tempat, berikutnya aturan pemakaian tempat itu akan jadi sarana DPR untuk mengatur aksi sesuai keinginan mereka. Persiapan tempat itu untuk mengendalikan aksi, bukan untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dari masyarakat,” kata Lucius.

Ia pun mendesak agar Kementerian HAM lebih fokus pada upaya membangun kesadaran pejabat dan DPR tentang pentingnya menghormati hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. 

“Jadi yang harus dilakukan Kementerian HAM itu ya harusnya bagaimana membangun kesadaran pejabat dan DPR soal hak rakyat atau hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul karena merupakan hak asasi rakyat, harusnya DPR menghormati kegiatan penyampaian pendapat itu dan menyambut mereka yang datang untuk itu,” kata Lucius. 

“Bukan malah membangun benteng pertahanan seolah-olah rakyat adalah penjahat yang harus dilarang atau tak pantas disambut,” imbuhnya.

Zebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar DPR menyiapkan lapangan demonstrasi di halaman gedung parlemen agar massa tidak menggelar aksi di jalan raya.

Menurut Pigai, halaman DPR yang luas bisa dijadikan pusat demokrasi yang menampung 1.000 hingga 2.000 orang. 

Ia juga berharap setiap pimpinan lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, mau keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat di tempat itu

Nasib Eko Patrio

Pasca Demo Jakarta, Komedian Eko Patrio hanya bisa pasrah setelah statusnya sebagai anggota DPR RI dinonaktifkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Soal penonaktifan sebagai anggota DPR RI itu Eko Patrio menyerahkannya ke partai.

"Urusan itu saya serahkan ke partai politik saja," kata Eko Patrio di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/9/2025) dini hari.

Bagi Eko Patrio, fokus utamanya saat ini adalah keluarga.

Eko Patrio ingin memperbaiki psikologis istri dan anaknya.

"Saya serahkan semua sebagai anggota dewan ke ketum saya, Pak Zulkifli Hasan," ucap Eko Patrio.

Saat ditanya apakah akan tetap berpolitik, Eko Patrio menyerahkan seluruh keputusan ke PAN.

"Yang penting sekarang saya dekat sama keluarga saja," kata Eko Patrio.

Diketahui, sejumlah partai politik mengambil keputusan untuk menonaktifkan kadernya yang dinilai menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

Penonaktifan dimulai dari Partai Nasdem yang melakukannya kepada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang pernyataannya disorot publik.

Setelah itu PAN ikut melakukan hal serupa kepada Eko Patrio dan Uya Kuya.

Partai Golkar juga menonaktifkan Adies Kadir yang menjabat Wakil Ketua DPR yang menyinggung soal tunjangan anggota DPR.

Penjarahan Rumah Eko didatangi massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Massa yang sudah berkerumun sejak malam hari memaksa masuk ke rumah Eko Patrio yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Petugas keamanan kompleks disebut tidak mampu menahan arus massa yang berbondong-bondong hingga mereka berhasil menjebol pintu rumah Eko Patrio.

Aksi massa tersebut dipicu kekecewaan massa terhadap Eko Patrio.

Mereka menilai sikapnya berjoget saat Sidang Tahunan DPR/MPR melukai hati masyarakat.

Terlebih, insiden itu bertepatan dengan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, sehingga memicu kemarahan publik.

(Tribunkalteng.com/kompas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Formappi Kritik Natalius Pigai: Masalah Demo Bukan Tempat, tapi Sikap DPR", Klik untuk baca.