Wabup Lamandau Sidak Dua Dinas

TRIBUNKALTENG.COM, LAMANDAU - Wakil Bupati (Wabu) Lamandau, Abdul Hamid turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi perihal perubahan sistem absensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau.

Kedua instansi yang didatangi, yakni Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk evaluasi atas penerapan sistem kerja baru yang mulai diberlakukan sejak awal bulan. 

Pemerintah daerah diketahui tengah mengubah pola absensi pegawai dari sistem manual ke sistem digital berbasis aplikasi.

Baca juga: Pacu Adrenalin Ngebut di Sungai Lamandau, Rizky Aditya Putra Buka Lomba Ketinting Bupati Cup 2025

Dalam sidaknya, Wabup berbicara langsung dengan sejumlah ASN dan pejabat struktural. 

Ia menegaskan, perubahan sistem bukan berarti memberi kelonggaran terhadap kedisiplinan.

"Perubahan sistem bukan alasan untuk menurunkan kedisiplinan. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab dan efisiensi kerja," tegas Wabup Lamandau, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, disiplin ASN tidak semestinya diukur dari sekadar kehadiran fisik, tetapi juga dari komitmen dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan tugas tepat waktu.

Wabup juga memantau kondisi sarana dan prasarana di dua dinas tersebut. 

Dari ruang kerja hingga fasilitas pelayanan publik, ia menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama perawatan fasilitas dan kebersihan lingkungan kerja.

"Sarana kerja yang baik harus sejalan dengan kinerja yang maksimal. Pemerintah sudah memberikan dukungan fasilitas, tinggal bagaimana pegawai memanfaatkannya dengan optimal," ujarnya.

Beberapa pegawai yang ditemui di lapangan menyebut, penerapan sistem absensi digital memang masih menghadapi sejumlah kendala teknis, seperti jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah. 

Namun mereka mengaku mendukung kebijakan tersebut selama tidak menghambat aktivitas kerja.

Dari hasil peninjauan, Hamid menegaskan akan terus memantau pelaksanaan sistem baru ini agar tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas.

"Perubahan sistem harus membawa hasil nyata. Jangan sampai hanya mengganti metode, tapi semangat kerja malah menurun," tutupnya.

Kebijakan baru ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lamandau mendorong reformasi birokrasi berbasis kinerja dan transparansi.