Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Warga Lamandau Bisa Cetak Dokumen Kependudukan di Tempat Kerja

TRIBUNKALTENG.COM, LAMANDAU - Warga Kabupaten Lamandau kini tak perlu repot datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengurus dokumen kependudukan. 

Melalui program inovatif, pemerintah daerah menghadirkan layanan administrasi langsung di perusahaan hingga desa-desa.

Kepala Disdukcapil Lamandau, Turmudi mengatakan, langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi kesulitan mengurus dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran.

"Admin perusahaan sudah kami latih, sehingga pengurusan dokumen bisa dilakukan langsung di tempat kerja tanpa harus ke kantor Dukcapil," ujar Turmudi saat dikonfirmasi, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Bupati Lamandau Terus Komitmen Bangun Transparansi Informasi Publik

Program ini merupakan bagian dari inovasi Gadis Rindu (Gerakan Tertib Administrasi) yang diluncurkan sejak 2024. 

Melalui program tersebut, 70 desa di Lamandau kini bisa mengurus dokumen kependudukan secara mandiri. 

Bahkan, untuk bayi baru lahir, dokumen dapat langsung diproses di fasilitas kesehatan.

Selain memudahkan pelayanan, inovasi ini juga mendukung komitmen Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra dalam memperluas layanan berbasis digital.

"Target kami, tidak ada lagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Semua harus terlayani, termasuk di pelosok," tegas Rizky.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I tahun 2025, jumlah penduduk Lamandau mencapai 115.737 jiwa. 

Dari jumlah tersebut, 99,98 persen sudah memiliki e-KTP, dan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) telah tuntas 100 persen.

"Perekaman e-KTP sudah hampir 100 persen, KK juga sudah selesai. Hanya sebagian kecil yang belum karena sedang kuliah atau bekerja di luar daerah," jelas Turmudi

Meski begitu, masih ada 15 desa yang terkendala jaringan internet. 

Untuk mengatasinya, Dukcapil menyiapkan layanan jemput bola agar semua warga tetap bisa mendapatkan pelayanan.

"Target kami tahun ini seluruh 85 desa bisa terlayani penuh," tambahnya.

Turmudi juga mengingatkan warga agar tidak menunda pengurusan dokumen kependudukan.

"Dokumen ini dipakai untuk semua urusan, termasuk BPJS. Jadi sebaiknya segera diurus," pungkasnya.