Anggota Kalteng Dorong Pemerintah Fokus Benahi Keterisolasian Mandau Talawang dan Kapuas Hulu

Bambang menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada mandeknya berbagai program pemerintah.

“Jika infrastruktur belum siap dan listrik tidak tersedia, maka wajar saja program-program pemerintah pusat tidak bisa berjalan maksimal di sana. Contohnya program cetak sawah,” jelasnya.

Ia mencontohkan, banyak wilayah hulu tak tersentuh program cetak sawah karena akses sangat sulit.

“Banyak wilayah di hulu tidak dilirik karena aksesnya sulit. Untuk menuju lokasi saja butuh jalan yang layak, sedangkan saat ini belum tersedia,” tegasnya.

Padahal jika akses memadai, peluang ekonomi terbuka luas.

Bambang menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir perhatian terhadap wilayah hulu sangat minim.

“Ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir perhatian terhadap wilayah hulu masih minim. Bayangkan saja, di tingkat kecamatan saja sekitar 80 persen desa belum memiliki listrik,” ucapnya.

Ketergantungan warga pada sungai juga memperparah kondisi saat musim ekstrem.

“Saat musim banjir, rumah mereka bisa tergenang. Namun ketika surut, akses sungai pun tidak bisa dilalui. Akibatnya distribusi bahan kebutuhan pokok juga terganggu,” tuturnya.

Selain itu, menurut legislator dari dapil (daerah pemilihan) Kapuas dan Pulang Pisau tersebut mengatakan, upaya pemberdayaan UMKM juga terhambat.

“Ada warga yang ingin menjahit atau membuat kue untuk dijual, hasilnya hanya bisa dikonsumsi di desa itu saja karena akses distribusinya tidak ada,” jelas Bambang.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten memberi perhatian lebih serius.

“Jadi, secara umum, kondisi di wilayah hulu masih sangat perlu perhatian. Harapannya, pemerintah provinsi maupun kabupaten bisa lebih fokus membenahi infrastruktur dasar agar masyarakat tidak terus tertinggal,” pungkasnya.