TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Bagi yang ingin berkarier sebagai ASN (Aparatur Sipil Negera), ada kabar gembira.

Pemerintah bakal membuka lowongan CASN, tahun ini.

Salah satu formasi yang diperlukan adalah keahlian di bidang digital, diutamakan untuk tenaga yang fresh graduated.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.

Baca juga: Lowongan Kerja di PT Garuda Indonesia Untuk Lulusan S1 dan S2 Posisi Management Development Program

Baca juga: Lowongan Kerja di Sekretariat Wapres untuk Lulusan S1 Hingga S3, Berpengalaman di Tenaga Ahli

Baca juga: Kementerian PPN Bappenas Buka Lowongan Kerja Lulusan S1 Ilmu Politik, Simak Posisi Dibutuhkan

"Tahun ini ada rekrutmen PNS untuk talenta digital khusus Fresh Graduate," kata Anas di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Anas menegaskan, formasi itu diperlukan karena saat ini tenaga yang terbanyak dibutuhkan adalah anak muda yang memiliki kemampuan digital.

Untuk komposisi rekrutmen ASN tahun ini, dia menegaskan 80 persen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20 persen Fresh Graduate.

"Kalau tahun depan, 30 persen Fresh Graduate dan 70 persen PPPK. Karena ini memang banyak mandat yang harus kami selesaikan," katanya.

Pasalnya, dengan banyaknya ahli digitalisasi akan mengefisiensikan jumlah pegawai pemerintahan.

Termasuk bagi pegawai yang akan pensiun, kini tak perlu lagi dibukanya rekrutmen untuk mengisi posisi kekosongan tersebut.

Ia memberi contoh ada kantor di BKN tiga lantai yang isinya 500 orang sekarang justru tinggal 30 orang, karena dengan digitalisasi mereka yang pensiun tidak perlu diisi.

Sama halnya di bagian pengadaan ASN yang awalnya kurang lebih 250 sekarang tinggal 130 orang.

"Harapan kami dari pemerintah pusat, ini yang pensiun tidak semua harus diisi karena sudah digantikan dengan digital," papar Anas.

Lebih lanjut Anas menyebut, hingga 1 Agustus 2023, jumlah ASN secara nasional mencapai 4,2 juta orang, di mana PNS-nya sebesar 88 persen atau 3,78 juta orang dan 12 persen atau 540.595 berstatus PPPK.

"Oleh karena itu, formasi tahun ini sangat penting karena memang memprioritaskan untuk pemerintah pusat 81.119 orang, pemerintah daerah 943.373, Sekolah Kedinasan 6.259," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, kedepannya, pemerintah akan banyak mencari calon ASN yang memiliki talenta digital.

"Beberapa catatan, tentu ke depan kita perlu merekrut ASN-ASN yang mempunyai kemampuan di bidang talenta digital, data scientist, dan juga tentunya ASN-ASN yang siap masuk dalam era digitalisasi," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2023, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Alasannya, pemerintah ingin membawa ASN Indonesia untuk naik level kelas dunia.

"Tentu kita perlu melakukan transformasi baik struktural, kultural, maupun digital. Dengan ASN yang mampu beradopsi dan birokrat yang siap bersaing di kelas dunia, kita sedang mempersiapkan diri masuk menuju Indonesia makmur dan sejahtera di visi 2045," lanjut Airlangga dikutip Kompas.com.

Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia telah mendaftarkan diri ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Lantaran pendapatan RI sekarang ini mencapai 4.000 dollar AS per kapita.

"Saya ingatkan kepada seluruh ASN bahwa Indonesia sudah mendaftar menjadi anggota OECD dan ini negara pertama dari Asia Tenggara yang masuk OECD. Negara Asia yang masuk OECD ada dua Korea dan Jepang," ucap Airlangga.

"Tentunya ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti roadmap pendapatan per kapita sekarang yang 4.750 dollar AS bisa sejajar dengan OECD yang income per kapitanya 11.000 dollar AS. Banyak standar yang harus ditingkatkan, tentunya ASN harus siap untuk itu," sambung dia.

Selain itu, mantan Menteri Perindustrian ini menyebutkan, pada tahun ini, formasi calon ASN yang telah ditetapkan sebanyak 570.000 lebih dari proyeksi kebutuhan 1.030.000.

"Ini adalah pengadaan calon ASN tahun 2023 yang direncanakan kebutuhannya seluruhnya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menpan sebanyak 1.030.751 dan telah ditetapkan 572.496, ini adalah formasi pusat maupun di daerah.

Prioritasnya ini di sektor guru dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi persoalan di THK II. Dengan demikian, ini menjadi solusi dan terobosan," tegasnya. (*)

( Tribunnews.com )