Zulhas Sebut Internet dan Listrik di Kalteng Bisa Jadi Kendala Pengelolaan Koperasi Merah Putih

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Untuk memaksimalkan program Koperasi Merah Putih akan dijalankan secara moderen, mulai dari pendirian hingga pengelolaannya membutuhkan jaringan internet dan listrik.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pangan RI, Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Percepatan Koperasi Merah Putih, di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/5/2025).

Tata kelola modern ini, bisa menjadi kendala pendirian Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Koperasi Merah Putih, merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Dalam instruksi itu, Pemerintah Daerah diminta untuk membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Melalui program Koperasi Merah Putih, Pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia dari desa.

Zulhas menyebut, saat ini tata kelola dan Koperasi Merah Putih yang modern masih disiapkan.

"Kita tidak ingin nanti menggunakan uang tunai setiap hari. Semua kita kelola secara moderen," ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menambahkan, dengan tata kelola moderen dan berbasis elektronik, Koperasi Merah Putih akan berhasil.

Zulhas menyebut, pihaknya akan mencari solusi jika di desa belum ada sinyal internet alias blank spot atau belum teraliri listrik.

Untuk melaksanakan program Koperasi Merah Putih ini, Pemprov Kalteng berupaya memperluas akses internet hingga ke pelosok.

Plt Kadis Kominfosantik, Rangga Lesmana mengungkapkan, Gubernur Kalteng meminta permasalahan akses internet segera diselesaikan dalam dua bulan.

"Sehingga tidak ada lagi blank spot di Kalteng," ujar Rangga.

Setiap desa di Kalteng, kata Rangga, akan diberikan jaringan internet star link. Dengan begitu, tidak ada kendala dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.

Saat ini, ada 457 desa yang masih belum mendapat akses internet. Seruyan dan Katingan masih menjadi kabupaten dengan blank spot terbanyak.

Untuk menyelesaikan masalah blank spot itu, Pemprov Kalteng telah menyiapkan anggaran sekira Rp 6,9 miliar.

Rangga optimis, masalah blank spot bisa diselesaikan dalam dua bulan. Apalagi, internet desa juga menjadi program Gubernur dan Wagub Kalteng, Agustiar-Edy.

Baca juga: Gubernur Agustiar Sabran Ungkap Perkembangan Koperasi Merah Putih, Sudah Ada Berbadan Hukum

"Saat ini sudah terpasang di 50 desa. Saya pastikan terus bergerak," ungkapnya.

Kemudian, untuk desa-desa yang belum teraliri listrik, Diskominfosantik, bekerja sama dengan Dinas ESDM dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Kita menyinkronkan kegiatan, sehingga ketika internetnya dipasang otomatis listriknya juga harus dipasang," kata Rangga.