Resmi Gabung Gerindra, Pengamat Politik di Palangkaraya Sebut Posisi Tawar Agustiar Sabran Meningkat

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih periode 2025-2030, Agustiar Sabran resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah ini dinilai meningkatkan posisi kakak kandung Sugianto Sabran. 

Agustiar Sabran menerima kartu anggota langsung dari Presisen Indonesia yang juga Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, Kamis (13/2/2025). 

Pengamat Politik dan akademisi dari Universitas Palangka Raya (UPR), Ricky Zulfauzan menilai, bergabungnya Agustiar Sabran ke Partai Gerindra ini membawa dampak positif bagi masyarakat Kalteng secara umum. 

Ricky menyebut, Partai Gerindra adalah partai yang memiliki modal sosial paling besar saat ini, yaitu, Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat adalah Ketua Umum DPP Gerindra. 

Menurutnya, partai berlogo garuda ini adalah partai politik yang berpotensi besar memenangkan pemilu 2029 seperti Partai Demokrat 2009 lalu. Apalagi, Gerindra adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

"Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, tentunya bergabungnya Agustiar Sabran ke Partai Gerindra akan membawa dampak positif untuk Agustiar sendiri," ujar Ricky, Senin (17/2/2025). 

Ricky menyebut, dengan bergabung dengan Gerindra, bargaining atau posisi tawar politik Agustiar Sabran akan semakin kuat di lembaga legislatif. 

Tak hanya itu, posisi tawar Agustiar dalam memimpin Kalteng terhadap kementrian dan lembaga negara juga akan lebih seimbang. 

Meskipun berdampak positif, Ricky menilai bergabungnya Agustiar ke Gerindra juga memiliki kekurangan, satu di antaranya adalah Kalteng akan jadi dengungan suara pemerintah pusat. 

"Selain itu, kreativitas pemerintah daerah mungkin akan kurang terasah karena kewajiban patuh dan taat kepada presiden yang juga sebagai ketua umum partai Gerindra," jelas Ricky. 

Bergabungnya Agustiar dengan Gerindra memang dinilai sebagai langkah positif baik secara pemerintahan maupun politik. Namun, di sisi lain, ada potensi kebijakan di Kalteng yang tak boleh bertentangan dengan kepentingan pemerintah pusat.