Efisiensi Anggaran Jangan hanya di Atas Kertas, Lakukan Pengawasan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran terhadap beberapa kementerian dan lembaga. 

"Terkait kebijakan ini tentunya sangat mungkin untuk dilakukan. Mengingat, pengurangan belanja khususnya berkaitan tentang seremonial, perjalanan dinas, studi banding dan ATK," ujar Suprayitno, Rabu (12/2/2025). 

Suprayitno menyampaikan, bila dilihat di satu sisi mungkin ada pihak tertentu yang merasa tidak senang.

Akan tapi bagi rakyat Indonesia, yang merasakan manfaat dari kebijakan yang itu, menilai Prabowo adalah presiden yang cerdas memimpin Negara Indonesia. 

Baca juga: Kata Pj Wali Kota Palangka Raya Kalteng soal Efisiensi Anggaran, Jamin tak PHK Pegawai Non-ASN

Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan membatasi dan memotong sejumlah belanja anggaran, merupakan langkah dan keputusan yang sudah benar dilakukan Prabowo.

Termasuk juga memilih dialihkan untuk program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

"Memang begitu seharusnya seorang pemimpin, libatkan rakyat, dan rakyat harus ikut menikmati, seperti dari sisi kesehatan, kebutuhan gizi, dan hal lainnya itu,” ujarnya. 

Namun demikian ada hal yang diwanti-wanti Dosen Fisip UPR ini, yaitu jangan sampai kinerja dari ASN malah jadi menurun, dengan adanya pembatasan anggaran tersebut. 

"Di satu sisi saya juga beranggapan bahwa boleh efisiensi, namun jangan sampai kebablasan juga sehingga malah menimbulkan gejolak ya, khususnya berkaitan layanan publik," bebernya. 

Menurutnya, kebijakan yang diambil Prabowo kini, mungkin belum terlihat betul dampaknya, sehingga muncul sejumlah respons dan tantangan dari pihak tertentu.

Dia berpendapat kebijakan efisien anggaran ini, tentu dampaknya akan dirasakan bagi roda pemerintahan di daerah. 

"Harapannya adalah presiden juga terus mengawal ya, jangan hanya di atas kertas, karena biasanya, ada kebijakan yang bagus tapi kalau proses pengawasan ngak bagus hasil implementasinya pun juga pada akhirnya tidak bagus," pungkas Suprayitno.