Gubernur Sugianto: Usaha di Sini, Harusnya Bayar Pajak di Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran berharap, para pengusaha yang menjalankan usahanya di Bumi Tambun Bungai harusnya memberikan kontribusi nyata ke daerah berupa pajak, termasuk kendaraan.

Ia mengingatkan, ada pengusaha yang masih menggunakan kendaraan dengan nomor polisi (nopol) dari luar daerah Kalteng.

“Mereka itu perusahaannya di sini, harusnya bayar pajak di Kalteng," katanya melansir Kompas.com, Kamis (30/01/2025) lalu.

Baca juga: Breaking News, Gubernur Sugianto Sabran Resmi Tetapkan UMP 2025 Kalteng Sebesar Rp 3.473.621,04

Maka dari itu, ia meminta agar pengusaha-pengusaha di Kalteng dapat membayar pajak-pajaknya ke pemerintah daerah setempat. 

"Pajak-pajak itu, baik pajak orangnya, pajak kendaraannya juga begitu, harus bayar di Kalteng, tolong hormati Kalteng, tempat mereka mencari makan,” tegasnya.

Ia mengatakan, harusnya setiap kendaraan yang berusaha di Kalteng menggunakan nopol KH.

Gubernur Sugianto menegaskan, jika nopol luar Kalteng akan merugikan daerah.

Karena, ia menilai hal itu tidak berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan, khususnya roda empat. 

“Kalau beli mobil harus plat KH, supaya bayar pajak untuk Kalteng," katanya. 

"Karena harus diakui kita cari makan di Kalteng, mencari kekayaan di sini, masak pajaknya bayar ke provinsi lain? Ini pengusaha-pengusaha lagi,” tegasnya.

Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi secara langsung bagi pembangunan Kalteng dengan menggunakan kendaraan yang berplat KH. 

Hasil pendapatan dari pajak kendaraan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kecukupan dana untuk menjalankan banyak program pembangunan daerah. 

Apalagi pihaknya merencanakan banyak program pembangunan seperti kuliah gratis, fasilitas kesehatan gratis, pembangunan universitas, pembangunan infrastruktur jalan, dan pembangunan rumah sakit berkualitas sehingga membutuhkan anggaran besar. 

“Ini kan butuh anggaran yang cukup, pengusaha-pengusaha ini harus memberikan kontribusi yang jelas, pengusaha kalau bisa membayar pajak untuk Kalteng," katanya.

Baik pajak perorangan maupun pajak lain-lain, jangan bayarnya ke provinsi lain, dong, masak bayar pajaknya malah ke DKI Jakarta? Pulau Jawa? Sumatera?” ujar Sugianto.

Artikel ini telah tayang, klik link di Kompas.com.