Pj Bupati Murung Raya Buka Forum Rencana Pembangunan Daerah Anggaran 2025

TRIBUNKALTENG.COM, MURUNG RAYA - Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Murung Raya, dalam rangka penajaman target kinerja sasaran program kegiatan lokasi dan kelompok.

Sasaran dalam rencana kerja perangkat daerah melaksanakan kegiatan forum gabungan perangkat daerah tingkat kabupaten, untuk perencanaan anggaran 2025 di Aula Bappedalitbang Mura, Rabu (13/3/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj Bupati Mura Hermon, Ketua DPRD Mura, Doni, Asisten I, Serampang, Asisten II, Ferry Hardi, Asisten III, Batara, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan tamu undangan lainnya.

Plt Kepala Bappedalitbang Mura, Ferry Hardi dalam sambutannya, diadakannya kegiatan tersebut adalah yang pertama sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mura anggaran 2025.

Kedua terwujudnya konsistensi antara perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan.

Serta yang ketiga memberi masukan kepada kepala daerah dalam rangka pengendalian program dan kegiatan rancana pembangunan daerah di Kabupaten Murung Raya.

“Total usulan yang sudah masuk pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI adalah sebesar 479 usulan, dengan rincian usulan dasar kelurahan berjumlah 418 usulan pokok pikiran, DPRD 37 usulan pokok pikiran serta usulan kepada Provinsi Kalteng itu sebanyak 24 usulan,” tutur Ferry.

Pj Bupati Mura Hermon dalam sambutannya, sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut menjelaskan, pelaksanaan forum ini diselaraskan dengan tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025, yaitu "perluasan akses layanan dasar masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan peningkatan manajemen pemerintahan” serta prioritas pembangunan daerah 2025.

“Forum ini adalah panggung kita semua untuk bersama-sama, merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembangunan daerah melalui kerjasama sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang kami yakini bahwa kita dapat menciptakan perencanaan yang merata dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya. (*)