Petani Lokal Didorong Berdaulat Pangan, Wali Kota Palangkaraya Ingin Tak Tergantung Dari Daerah Lain

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mendorong petani lokal untuk bercocok tanam padi, melihat kebutuhan pasar yang tinggi.

Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin, mengatakan saat ini Kota Cantik masih ketergantungan dari daerah lain untuk menyuplai kebutuhan beras.

Sehingga kebutuhan beras masyarakat Palangkaraya sebaiknya dapat dipenuhi petani lokal, bahkan jika stok melimpah dapat membuka pengiriman ke daerah lainnya.

"Selama ini kita memang masih aman karena suplai masih mencukupi, hanya saja akan lebih baik lagi jika semuanya bisa diproduksi dari dalam daerah saja," katanya, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Debit Air Sungai Kahayan Meninggi, Rumah Serta Fasilitas Umum Terendam 472 Jiwa Terdampak

Baca juga: Banjir di Permukiman Bantaran Sungai Kahayan Palangkaraya, Amel Terpaksa ke Sekolah Gunakan Jukung

Baca juga: Inflasi Kalteng Urutan 9 Nasional, Sugianto Sabran Gelontorkan Rp 150 Miliar untuk Ketahanan Pangan

Menurutnya petani lokal memperbanyak menanam padi di lahan-lahan yang produktif, dengan begitu kebutuhan beras terpenuhi tanpa bergantung kepada daerah lainnya untuk membantu menyuplai.

Pihaknya pun memantik petani lokal agar bergerak menanam beras lebih banyak, dengan melakukan aksi tanam padi di Kelurahan Pager tepatnya di lahan milik kelompok tani Bina Sejahtera, kemarin.

Dijelaskan Pemerintah Kota Palangkaraya mendukung para petani lokal untuk berdaulat atas pangan, tak hanya beras, namun cabai, bawang, tomat, jagung dan pangan lainnya.

Secara konkret, Fairid Naparin mendukung dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi petani lokal melalui Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Karena jika petani lokal berdaulat atas pangan, secara otomatis harga bahan pokok dapat ditekan, tidak melambung tinggi karena ongkos transportasi yang didatangkan dari daerah lain.

"Pemerintah siap mendukung petani yang ingin menanam padi, fasilitas maupun sarana lainnya ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan," pungkasnya. (*)