Tertinggi Konflik PBS dan Masyarakat, Seruyan Percontohan Penerapan Pendekatan Yurisdiksi di Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Kabupaten Seruyan satu diantara daerah lain di Kalimantan Tengah, yang cukup tinggi konfliknya dengan perusahaan besar swasta (PBS) terutama disektor perkebunan kelapa sawit.

Bahkan konflik dengan PBS yang beroperasional di wilayah tersebut bisa dibilang kompleks, mulai dari tumpang tindih lahan, luasan yang tak sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah.

Pembukaan lahan yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) ataupun tidak memiliki HGU, namun sudah operasional dan sudah ada tanam tumbuh hingga berproduksi atau panen.

Kesejateraan buruh yang kerap kali diabaikan perusahaan mulai dari UMK yang tak sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah, tak ada jaminan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Belum lagi berbicara masalah kepemilihan atau pencaplokan lahan warga yang kerap kali menjadi konflik yang berujung pemortalan di kawasan lahan.

Hal lainnya berbicara kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah dari PBS yang beroperasi dibuang di daerah sungai.

Salah satu danau terbesar di Kalimantan Tengah Danau Sembuluh menjadi satu contoh kerusakan lingkungan dan biota air tawar yang parah di sana.

Baca juga: Rumah Terendam Banjir Listrik Hidup, PLN Palangkaraya Ingatkan Rentan Terjadi Sengatan Listrik

Baca juga: Kemitraan Petani-Perusahaan Dukung Produktivitas Sawit, Bisa Turunkan Emisi Karbon

Bahkan wargapun terdampak dari pencemaran tersebut terserang penyakit kulit gatal-gatal akibat limbas yang dibuang sembarang.

Melihat kondisi tersebut maka perlu dirasakan adanya pendekatan yurisdiksi yang dirasa cukup mampu mengurai dan menekan permasalahan konflik di Kabupaten Seruyan.

Selain itu, masalah deporestasi kerusakan lingkungan akibat land clearing PBS yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi momok, harus dirasakan masyarakat di sana setiap tahunnya ketika musim kemarau.

Pendekatan yurisdiksi di sini lebih ditekankan utamanya adalah memastikan semua pelaku produksi pengolahan kepala sawit seperti petani, pedagang, penyalur telah mendapatkan sertifikasi dari RSPO dan ISPO.

Hal itu diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan harapan adanya transparasi, ataupun keberpihakan pemerintah terutama kepada masyarakat lokal atau masyarakat adat di sana.

Kabupaten Seruyan telah ditunjuk sebagai wilayah percontohan penerapan metode ini sejak 2015.

Akan tetapi dalam prosesnya hingga sekarang masih terkendala soal legalitas lahan, baik di tingkat petani mandiri, masyarakat, maupun pihak perusahaan.