Hasil Presiden FIFA Bertemu Presiden Jokowi Pada Selasa 18 Oktober, Pasca Insiden di Liga 1

TRIBUNKALTENG.COM - Pasca insiden di Liga 1 2022 , akhirnya Presiden FIFA, Gianni Infantino akan bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa 18 Oktober 2022.

Tentu hasilnya nanti akan menyorot Tragedi Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu usai laga Arema vs Persebaya.

Selain itu, pertemuan ini membahas tim transformasi sepak bola Tanah Air untuk menindaklanjuti Tragedi Stadion Kanjuruhan di Liga 1 2022 yang menewaskan sedikitnya 132 orang.

Tak hanya sekali, Presiden FIFA, Gianni Infantino juga dijadwalkan akan beberapa kali berkunjung ke Indonesia salah satunya hadir pada kegiatan G20 pada 11 November mendatang.

Baca juga: Bursa Transfer Liga 2: Persipura Tak Cukup Boaz Solossa, Mutiara Hitam Incar 3 Posisi Baru

Baca juga: Nasib di Liga 1 PSIS Semarang - PSM Makassar 7 Pelatih Bernasib Buruk, Luis Milla Tinggalkan Persib

"Kemudian tanggal 28 oktober 2022, di Jakarta ada FIFA Football for School. Ini nanti tonggak pertama untuk memastikan keamanan sepak bola di kita secara khusus," ungkap Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

"Kemudian nanti di Bali tanggal 11 November 2022, Presiden FIFA akan hadir dalam G-20. Ini adalah tonggak kedua untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk acara internasional dan siap memulai liga," jelasnya.

Seperti diketahui, Mochamad Iriawan mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino akan segera berkunjung ke Indonesia.

Kehadiran Gianni pada 18 Oktober nanti dijadwalkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna membantu membenahi sepakbola Indonesia.

"Kemudian tanggal 18 (Oktober) Presiden FIFA akan bertemu dengan Presiden Indonesia dan PSSI tentunya yang akan diadakan di Jakarta. Presiden FIFA akan terbang ke Jakarta yang berkegiatan tanggal 17 dari Kuala Lumpur. Isinya komitmen FIFA, PSSI, dan pemerintah," kata Iriawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Iriawan pun mengapresiasi perhatian penuh yang diberikan pemeritah dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Jadwal Timnas Indonesia AFF Cup 2022 Live MNC Group tak di Indosiar, Baggott Terancam Absen

Seperti diketahui, Jokowi dan Gianni sebelumnya telah menjalin komunikasi.

Hasil dari komunikasi tersebut, FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia dan ada lima poin dalam surat FIFA ke Presiden guna membenahi sepakbola Indonesia.

Lima poin tersebut antara lain membangun Stadion dengan standar keamanan, protokol keamanan dalam stadion, sosialisasi dengan klub dan para suporter, mengatur ulang jadwal dengan mempertimbangkan risiko yang ada dan menghadirkan para ahli dari bidangnya.

"Kita bersyukur bahwa Presiden kita memperhatikan kepada sepak bola dan tahu betul tentang batasan sepak bola apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang bisa dilakkan FIFA dan sebagainya. Itu sungguh memberikan semangat yang luar biasa bagi Indonesia," kata Iriawan.

Sebelumnya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan baru saja mengeluarkan laporan terkait hasil investigasi yang telah dilakukan, Jumat (14/10/2022).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, yang juga Wakil Ketua TGIPF menyebut, hasil investigasi itu akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Dalam laporan yang berjumlah lebih dari 100 halaman itu, setidaknya ada delapan 'dosa' Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Menpora Amali pun berharap, laporan yang telah disusun itu bisa menjadi bahan diskusi antara Presiden Jokowi yang akan bersua dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino.

"Kita berharap rekomendasi dari TGIP ini bisa menjadi bagian dari bahan diskusi dengan presiden FIFA," harap Amali.

"Tanggal 18 (Oktober) Pak Presiden (Jokowi) akan bertemu langsung dengan Pak Gianni Presiden FIFA mudah mudahan dengan bahan yang diberikan oleh TGIPS bisa didiskusikan," lanjutnya.

Kendati demikian Menpora Amali mengatakan, dalam hal ini pemerintah memang sangat berhati-hati untuk menyusun atau merekomendasikan hasil laporan investigasi.

"Presiden (Jokowi) menyamapikan mana yang jadi bagian pemerintah dikerjakan segera. Ada rekomendasi ke pemerintah, langsung jalan," kata Amali kepada pewarta.

"Presiden juga menyampaikan kita harus hati-hati betul jangan sampai kita bertabrakan dengan federasi internasional. Pemerintah sangat sadar betul dimana area yang bisa dimasukin pemerintah dan mana yang tidak," lanjutnya.

TGIPF merangkumnya dalam delapan kesimpulan PSSI, yakni

a. Tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter.

b. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku.

c. Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1.

d. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan.

e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI.

f. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI (Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub.

g. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.

h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepakbola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia.

Dari delapan kesimpulan tersebut, TGIPF pun memberikan rekomendasi yang harus dijalankan PSSI.

Salah satunya, komite eksekutif PSSI yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan 12 anggota komite eksekutif harus mundur dari jajaran PSSI.

Bahkan, apabila PSSI tak menjalankan rekomendasi tersebut, pemerintah tidak akan memberikan izin untuk menggulirkan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

( Tribunkalteng.com / Tribunnews)