Berita Palangkaraya

Kedapatan Melanggar Peraturan, Sejumlah SPBU di Palangkaraya Diberikan Teguran dan sanksi

Sejumlah SPBU di Palangkaraya Diberikan Teguran dan sanksi, pihak terkait masih mendapatkan operator SPBU melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com/ Ghorby Sugianto
Pengendara motor roda 2 sedang mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Palangkaraya.Sejumlah SPBU di Palangkaraya Diberikan Teguran dan sanksi. Pasalnya, pihak terkait masih mendapatkan operator SPBU melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sejumlah SPBU di Palangkaraya Diberikan Teguran dan sanksi, pihak terkait masih mendapatkan operator SPBU melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Akibatnya, SPBU nakal di Palangkaraya  diberikan surat teguran hingga sanksi karena kedapatan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 

Hal itu disampaikan, Plt Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya Amandus Frenaldy melalui Kabid Perdagangan Hadriansyah, Senin (26/9/2022). 

"Sejumlah SPBU sudah diberikan teguran hingga sanksi. Bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Satpol PP karena ada oknum operator yang nakal," kata Hadriansyah. 

Dia menjelaskan, yang dimaksud oknum operator nakal salah satunya adalah tidak menaati peraturan dari Pemerintah Kota Palangkaraya yang telah tertuang di surat edaran nomor 750/ 974 /PKUMKP/Dag.1/IX/2022.

Baca juga: Stok Beras di Kalteng Cukup, Kanwil Bulog Harapkan Sinergi Pemerintah Serap Beras Lokal

Baca juga: NEWS VIDEO, 2 Mobil Terbakar di Palangkaraya Saat Antre Isi BBM di SPBU G Obos, Sopir Menghilang

Baca juga: Mobil Terbakar di Palangkaraya, Dua Mobil Terbakar Saat Mengantre Mengisi BBM di SPBU G Obos

Telah diatur pembatasan pembelian pengisian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan jenis Biosolar (JBT) kendaraan bermotor roda 4 maksimal 30 liter.

Pengisian kendaraan bermotor roda 3 maksimal 15 liter, dan pengisian  kendaraan bermotor roda 2 maksimal 8 liter.

"Kami dapati di salah satu SPBU, ada oknum operator yang mengisi BBM JKBP di kendaraan roda 2 hingga 16 liter," jelasnya. 

Surat edaran Wali Kota Palangkaraya juga mengatur, tidak diperkenankan melayani kendaraan bermotor roda 4, roda 3 dan roda 2 
yang menggunakan tangki modifikasi. 

Serta tidak melayani pembelian dengan jeriken atau drum  yang digunakan untuk diperjualbelikan kembali (pengecer), namun masih dapat diperbolehkan untuk sektor pertanian dan perikanan dengan syarat melampirkan rekomendasi perangkat daerah terkait.

Lalu Kendaraan dinas plat merah juga tidak boleh melakukan pengisian BBM Pertalite dan Biosolar, kecuali ambulance, mobil jenasah dan kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Daerah. 

Dan Tidak diperkenankan melayani pembelian secara berulang-ulang bagi kendaraan bermotor roda 4, roda 3 dan roda 2.

"Untuk stok BBM sendiri cukup, namun kami tetap mengimbau kepada masyarakat untuk pembelian BBM subsidi agar daftar melalui aplikasi atau website yang telah disediakan Pertamina," pungkasnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved