Kotim Habaring Hurung

Banjir di Kotim, Wabup Irawati Sebut Tanggap Darurat Banjir Berlaku Selama 15 Hari Kedepan

Banjir di Kotim terus meluas sehingga Pemerintah setempat mengumumkan pemberlakuan tanggap darurat banjir selama 15 hari kedepan.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Dok Wabup Kotim untuk Tribunkalteng.com
Banjir di Kotim, Rapat penetapan status Kotim dalam menghadapi musibah banjir yang melanda sebagian wilayah. Pemkab Kotim melalui Wabup Kotim Irawati, bersama instansi terkait sepakat menetapkan status tanggap darurat banjir agar upaya penanggulangan banjir bisa lebih optimal. 

TRIBUNKALTENG.COM,  SAMPIT -Banjir di Kotim terus meluas sehingga Pemerintah setempat mengumumkan pemberlakuan tanggap darurat banjir selama 15 hari kedepan.

Status tanggap darurat banjir ini berlaku selama 15 hari dari tanggal 12 - 26 September 2022.

Penetapan ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim setelah dilakukan rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati S.Pd, bersama sejumlah instansi terkait.

Diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Haji Asan Sampit, Kodim 1015/Sampit, Polres Kotim, dan lain-lain.

“Dari hasil rapat yang kami lakukan kemarin, hasilnya sepakat untuk menetapkan status tanggap darurat banjir yang berlaku selama 15 hari,” ucap Irawati, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Banjir di Kotim Sebabkan Balita 1,5 Tahun Cucu Kades Bawan Meninggal Tenggelam di Parit

Baca juga: Banjir di Palangkaraya, 105 Warga Bantaran Sungai Terdampak, Wali Kota Fairid Naparin Beri Bantuan

Baca juga: Camat Parenggean Kotim Wajibkan Setiap PBS di Wilayahnya Bantu Warga Terdampak Banjir

Disamping banjir yang melanda 7 kecamatan di wilayah utara Kotim, penetapan status ini juga berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG tentang adanya intensitas hujan yang cukup tinggi hingga akhir Desember 2022.  

Sehingga, diperkirakan musibah banjir masih akan berlanjut dalam waktu 15 hari kedepan.

Selain itu, dengan ditetapkannya status tanggap darurat banjir ini juga sebagai dasar untuk penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk membantu warga yang terdampak banjir.

Pasalnya, sementara ini bantuan yang diberikan hanya sisa dari periode banjir sebelumnya.

“Karena untuk bisa menggunakan BTT itu perlu penetapan status tanggap darurat yang ditandatangani oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved